Selasa, 25/02/2020 16:32 WIB
Jenewa, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P Marsudi menyinggung pemberdayaan perempuan dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) Palestina dalam Sidang HAM PBB.
"Investing in woman means investing in human rights," kata Retno L.P dalam pidato pertamanya sebagai anggota Dewan HAM PBB Periode 2020-2022 di Markas Besar PBB di Jenewa, Senin (24/2).
Isu perempuan disinggung secara khusus pada saat Retno menyampaikan mengenai pentingnya inklusivitas dalam pemajuan dan perlindungan HAM.
"Pemberdayaan Perempuan merupakan elemen penting dalam promosi dan perlindungan HAM," kata Retno dalam keterang tertulisnya di Jakarta, Selasa (25/2).
Kesenjangan Keterlibatan Perempuan di Sektor Ekonomi dan Politik Harus Diatasi Bersama
Natalius Pigai Sayangkan Bivitri Susanti Tidak Paham Prinsip HAM
Aktivis HAM Anggap Situasi Jelang Pilpres Mencemaskan
Upaya Indonesia dalam pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada tingkat nasional, namun juga dilakukan pada tingkat kawasan dan dunia.
Di tingkat kawasan, Indonesia mengadakan Regional Training on Women, Peace and Security dan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam resolusi konflik dan mediasi.
Kemudian di tingkat global, Indonesia juga mendorong kontribusi Perempuan Afghanistan dalam proses perdamaian di Afghanistan melalui pembentukan Afghanistan-Indonesia Women’s Network.
Retno juga menyinggung mengenai pentingnya aspek pencegahan pelanggaran HAM dan penguatan sinergi Dewan HAM PBB dalam promosi dan proteksi HAM.
"Pencegahan pelanggaran hak asasi manusia lebih murah daripada mengatasi pelanggaran itu sendiri," ungkap Retno.
Di tempat yang sama, Retno mengingatkan isu HAM bagi bangsa Palestina dalam pidatonya.
"Tidak terpenuhinya Hak-hak dasar rakyat Palestina selama ini yang diperparah dengan rencana pembangunan pemukiman illegal baru di tanah Palestina merupakan contoh pelanggaran HAM yang harus segera diselesaikan," tegas Retno.
Pertemuan High Level Segment Dewan HAM PBB dihadiri delegasi dari 192 negara, 66 di antaranya dipimpin Kepala Negara atau delegasi setingkat menteri.