Senin, 03/02/2020 21:22 WIB
Jeddah, Jurnas.com - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak "kesepakatan abad ini" Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang berlangsung beberapa dekade.
Anggota OKI bertemu di Jeddah pada Senin (3/2) untuk membahas rencana yang diumumkan Trump bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa pekan lalu.
Organisasi beranggotakan 57 negara itu menyerukan semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini atau bekerja sama dengan pemerintah AS dalam mengimplementasikan kesepakan tersebut dalam bentuk apa pun.
Kesepakatan yang kontroversial itu mengabadikan Yerusalem al-Quds sebagai "ibukota Israel yang tidak terbagi" dan memungkinkan rezim untuk mencaplok permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Yordan.
Kasus Subversi Pemilu Trump Terhenti, Permasalahan Hukum Sekutunya Meningkat
Trump Habiskan Banyak Uang untuk Biaya Hukum; Biden Pimpin Penggalangan Dana
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Semua kelompok Palestina dengan marah menolak rencana itu, sementara kelompok-kelompok Israel dari persuasi politik yang berbeda dengan antusias memeluknya, memuji itu karena menawarkan kepada mereka lebih dari yang mereka harapkan.
Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas pada Sabtu pekan lalu memutuskan hubungan dengan AS dan Israel setelah mengatakan tidak ingin namanya turun dalam sejarah karena mengkhianati Palestina.
Riyadh, yang merupakan anggota OKI, menyambut inisiatif tersebut, mengatakan "Kerajaan menghargai upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Trump untuk mengembangkan rencana perdamaian Palestina-Israel yang komprehensif".
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi mengatakan, Arab Saudi melarang delegasi Iran dari pertemuan OKI di Jeddah.
Padahal Iran sudah mengajukan pengaduan ke OKI dan mengecam Arab Saudi karena menyalahgunakan posisinya sebagai tuan rumah bagi kantor pusat organisasi itu.
Para pejabat Iran mengutuk rencana Trump sebagai non-starter setelah secara resmi diumumkan minggu lalu. Kepemimpinan Palestina telah menolak rencana itu, mengatakan itu sangat menguntungkan Israel dan akan menyangkal mereka sebagai negara merdeka yang layak.