Rabu, 02/10/2019 13:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Penerbitan peraturan menteri tenaga kerja (Kepmenaker) nomor 291 tahun 2018 disinyalir amis monopoli dan rasuah. Diduga aroma rasuah tercium lantaran Kepmen itu diberlakukan tanpa adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
Hal ini kemudian dilaporkan Pemerhati masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Vanroy Pakpahan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Vanroy menduga, kepmen itu sengaja diterbitkan atas desakan pihak-pihak tertentu agar program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ini segera bisa jalan.
"Jadi hari ini kami mewakili masyarakat datang ke KPK terkait keberadaan keputusan menteri tenaga kerja (Kepmenaker) nomor 291 tahun 2018. Masa penempatan manusia coba-coba? Ini manusia lho yang ditempatkan, bukan barang. Mengingat kasus tkw yang terkena hukuman mati dan hukuman pancung masih banyak menunggu TKW kita di Arab Saudi sana. Seharusnya pemerintah selesaikan dulu, tuntaskan sampai ke akarnya baru menempatkan dengan sistem baru apapun itu demi kebaikan tki kita, bukannya dengan sistem coba-coba," ujar Vanroy, Selasa (1/10).
Menurut Vanroy, sistem satu pintu ini justru menimbulkan masalah baru. Oleh karenanya, ia menduga telah terjadi indikasi monopoli dari pihak-pihak terkait agar hanya perusahaan tertentu saja yang boleh menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke negeri Arab melalui sistem ini. Dugaan praktik monopoli itu kian kentara setelah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK) mengeluarkan aturan nomor 735 tahun 2019 tentang penempatan kerja.
Driver Ojol Minta Izin Aplikator Dicabut Jika Tidak Beri THR
Waspadai PHK dan Cicil THR Buruh Jelang Lebaran
Arnod Sihite Minta Distribusi Pupuk Subsidi Langsung ke Petani Segera Direalisasikan
"Hasilnya 58 perusahaan saja yang terpilih.
Padahal dalam prosesnya banyak perusahaan yang ikut serta, namun dinyatakan tidak lolos," tutur dia.
Selain itu, sambung Vanroy, dasar penunjukan atau assesment yang dibuat oleh kemnaker tidak transparan dan banyak hal ganjil yang bertentangan dengan kepmenaker yang telah dikeluarkan.
"Salah satu hal didalam assesment adalah perusahaan harus pernah menempatkan TKI ke pengguna perseorangan selama 5 tahun dari tahun 2006 sd 2011, ini kan aneh. Kenapa yang dijadikan dasar tahunnya ditahun tersebut?. Kenapa bukan perusahaan yang telah menempatkan selama 5 tahun terakhir?," ungkap Vanroy.
Vanroy mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen untuk memperkuat laporannya. Ia berharap hal tersebut ditindaklanjuti lantaran menyangkut nasib tenaga kerja Indonesia.
"Ini masalah serius dalam rangka penempatan tenaga kerja serta persaingan usaha. Masyarakat luas juga banyak yang sudah mengetahui kasus ini," tandas Vanroy yang juga advokat itu.
Keyword : Kemnaker Peraturan Menteri Buruh