Senin, 11/03/2019 22:15 WIB
Luwu, Jurnas.com - Dalam kunjungannya ke Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Senin (11/03), Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyempatkan diri untuk mendengar keluhan-keluhan dan saran dari para petani.
Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Mentan Amran adalah laporan adanya mafia pupuk yang membuat kelangkaan persediaan hingga para petani kesulitan mendapatkan pupuk.
Menanggapi laporan tersebut, Amran meminta aparat terkait untuk mengusut laporan itu sehingga masalah mafia pupuk tak terjadi lagi. Bahkan Mentan mengancam akan mencabut ijin para distributor jika memang terbukti bersalah.
"Makanya ini saya bawa direktur pemasaran seluruh Indonesia. Jadi dengar dulu yang pertama kali di check distributornya. kalau distributornya tidak benar (curang) tentu akan dicabut ijinnya," kata pria kelahiran Bone tersebut.
Ketua Komisi VII DPR: PLTS Nusa Penida Bisa Jadi Pelopor EBET di Indonesia
Komisi III Dorong Sinergi Bersama Peradilan di Wilayah Kaltim
Pererat Silaturahmi, Fadel Muhammad Hadiri Pengajian Masyarakat Gorontalo
Namun Amran meminta sebelum mencabut ijin para distributor tersebut, perlu adanya pengecheckan secara seksama untuk memastikan benar tidaknya ada kecurangan yang dilakukan hingga merugikan para petani.
"Tapi di check dulu, jangan dari distributor atau petani melainkan dari Kapolres, Kapolda. Kalau terbukti melakukan kecurangan dan mempermainkan nasib masyarakat, Insya Allah kami tindak dan ijinnya kami cabut," tuturnya.
"Jadi tidak usah ragu kami dari pemerintahan Jokowi JK kami selalu untuk pertanian bertindak tegas seperti kami sudah mengirim 409 pengusaha yang kirim ke penjara bersama polisi," tambahnya.
Sebelumnya, salah seorang petani, Andi Makkasau Pasau mengeluh adanya kelangkaan pupuk yang dihadapi para petani Luwu, yang berpengaruh buruk pada peningkatan produksi para petani.
"Kelangkaan ini mengakibatkan penurunan jumlah produksi hingga 30 persen setiap panen. Dulu biasanya bisa menghasilkan 70 karung, sekarang kita hanya 40 karung perhektar," kata Makkasau.
Penurunan itu kata Makkasau disebabkan karena pemupukan yang dilakukan tidak tepat waktu lantaran kesulitan mendapat pupuk yang dibutuhkan tanaman.
"Karena kita memupuk itu tidak tepat waktunya, swdangkan umur padi kan ada waktunya. Ada pupuk dasar, ada pupuk berkelanjutan. Nah kalau pupuk dasar kan pupuk berkelanjutan ini kan tidak tepat. Kita dapat hanya 5 ton per hektar dibagi 6 bulan," tuturnya.
Makkasau mengklaim salah satu alasan kelangkaan pupuk, khususnya pupuk dasar karena ada para pemain yang mengatasnamakan kelompok tani tertentu untuk mengumpulkan dan mendistribusikan pupuk subsidi.
"Nama kami ada di penjual yang punya toko, harusnya pupuk ada di ketua kelompok tani. Kalau kami datang, pupuk dibatasi, pernah saya datang hanya dikasih satu sak. Kalau anjuran pertanian itu harusnya per hektar 7 sak," keluhnya.
"Semua merasakan kelangkaan pupuk. Bantuan pemerintah selama ini subsidi, tapi kami kan juga mau beli. Kalau ditonton di tv pasokannya selalu ada," tambahnya.