PBB Diminta Perluas Wilayah Gencatan Senjata di Hodeidah

Rabu, 16/01/2019 14:50 WIB

Jakarta - Dewan Keamanan PBB diharapkan akan menyetujui misi pemantauan gencatan senjata yang diperluas di Hodeidah, untuk mencoba dan memastikan pihak-pihak yang bertikai Yaman tetap pada rencana yang disepakati bulan lalu untuk mengurangi perang negara tersebut.

Sebuah rancangan resolusi baru akan diajukan di hadapan dewan untuk pemungutan suara, meminta 75 pengamat PBB, naik dari sekitar 20 saat ini dikerahkan di Hodeidah, pelabuhan Laut Merah yang merupakan titik masuk bagi sebagian besar barang komersial Yaman dan persediaan bantuan, selama enam bulan. Tim pemantauan awalnya diberi mandat 30 hari pada bulan Desember.

Pasukan pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi yang didukung Iran sepakat untuk gencatan senjata, yang tidak berlaku di wilayah lain selama pembicaraan damai di Swedia bulan lalu, tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan. Batas waktu 21 hari untuk melakukannya telah dilewati minggu lalu.

Resolusi yang dirancang oleh Inggris akan meminta sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres untuk secepatnya mengerahkan operasi yang direkomendasikan lebih besar, yang akan dikenal sebagai Misi PBB untuk mendukung Perjanjian Hodeidah (UNMHA).

"Teks itu meminta negara-negara anggota, terutama negara-negara tetangga mendukung PBB sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan mandat UNMHA. Meskipun beberapa anggota Dewan Keamanan mempertanyakan aspek-aspek resolusi, itu diperkirakan akan berlalu, kata para diplomat di New York dikutip The National.

Menurut PBB, pertempuran telah berkurang secara signifikan, di dalam dan sekitar Hodeidah, dalam tiga minggu setelah perundingan damai, tetapi koalisi militer Arab yang dipimpin Saudi yang mendukung pemerintah Yaman menuduh orang-orang Houthi melakukan pelanggaran berulang-ulang.

Dewan Keamanan memiliki 15 anggota. Resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh anggota tetap yakni Inggris, AS, Rusia, Prancis dan China. Dalam usulnya kepada dewan bulan lalu, Guterres menggambarkan tim yang beranggotakan 75 orang yang direncanakan itu sebagai “kehadiran yang gesit” untuk memantau kepatuhan terhadap kesepakatan dan menetapkan serta menilai fakta dan kondisi di lapangan.

TERKINI
Taylor Swift Sedih Tinggalkan Pacar dan Teman-temannya untuk Eras Tour di Eropa Album Beyonce Cowboy Carter Disebut Layak Jadi Album Terbaik Grammy 2025 Ryan Gosling Bikin Aksi Kejutan ala Stuntman The Fall Guy di Universal Studios Dwayne Johnson Senang Jadi Maui Lagi di Moana 2