Jum'at, 28/12/2018 08:30 WIB
Washington – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump paling disalahkan atas penutupan kantor pemerintah federal AS. Hal tersebut mengemuka dalam hasil jajak pendapat (polling) yang dirilis oleh Reuters/Ipsos, pada Kamis (27/12) kemarin.
Sebanyak 47 persen orang dewasa menilai Trump harus disalahkan dalam hal ini. Sementara 33 persen menyalahkan Partai Demokrat di Kongres.
Sebab seperti diketahui, Demokrat merupakan penentang paling vokal pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko, yang berujung pada penutupan kantor pemerintah federal oleh Trump.
Trump meminta anggaran sebesar US$5 miliar untuk memuluskan pembangunan tembok, dari total estimasi biaya senilai US$23 miliar. Namun usul ini tak hanya ditolak oleh Demokrat, namun juga sejumlah kalangan di partainya sendiri, Partai Republik.
Kasus Subversi Pemilu Trump Terhenti, Permasalahan Hukum Sekutunya Meningkat
Trump Habiskan Banyak Uang untuk Biaya Hukum; Biden Pimpin Penggalangan Dana
Rebut Suara Haley, Biden Siapkan Tempat Khusus bagi Pesaing Kuat Trump
“Tujuh persen orang Amerika menyalahkan Partai Republik di Kongres,” tulis Reuters.
Dalam hasil polling, hanya 35 persen responden mendukung anggaran tembok dalam tagihan pengeluaran Kongres. Dan hanya 25 persen yang mengatakan mereka mendukung Trump menutup kantor pemerintah federal.
Sebelumnya, penutupan kantor pemerintah federal diperpanjang hingga minggu depan, setelah legislator gagal mencapai kata sepakat terkait permintaan Presiden Donald Trump membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko.
Bersidang hanya beberapa menit usai Natal, Senat memutuskan memperbarui pembahasan anggaran pada Rabu depan, hari terakhir Kongres yang dikuasai oleh Partai Republik saat ini.
Partai Demokrat sudah menyatakan menolak memberikan US$5 miliar untuk proyek tembok perbatasan. Sementara Trump menegaskan kantor pemerintahan AS tidak akan dibuka, sebelum desakannya dipenuhi.
“Demokrat secara terbuka memilih untuk menjaga pemerintahan kita tertutup untuk melindungi imigran ilegal dari pada warga AS,” kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders pada Kamis (27/12).
Dia mengatakan, “Trump tidak akan menandatangani proposal yang tidak memprioritaskan keselamatan dan keamanan negara.”