Sabtu, 15/12/2018 09:30 WIB
Jakarta – Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Prof. Ismunandar mengatakan, pendidikan antikorupsi dalam pendidikan tinggi tidak harus diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah baru.
Pernyataan tersebut merespon `todongan` Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang beberapa hari lalu meminta agar pendidikan antikorusp diwajibkan di seluruh tingkat pendidikan.
“Tidak harus mata kuliah baru. Saya dengar berbagai universitas sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu bertujuan introduce (mengenalkan) antikorupsi di dalam kampus,” kata Ismunandar dalam kegiatan Anugerah Kemahasiswaan II 2018, di Gedung Kemristekdikti Jakarta pada Jumat (14/12) malam.
Ismunandar menerangkan, selama ini memang sudah ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki mata kuliah pilihan antikorupsi, dan ada pula yang mengintegrasikannya di berbagai mata kuliah.
Jadi Tersangka Korupsi, Gus Muhdlor Langsung Ditahan KPK
Wamendes Paiman Harap Rakor Transmigrasi 2024 Hasilkan Terobosan Besar dan Berkualitas
Wapres: CSR Makin Bermanfaat untuk Masyarakat dan Pembangunan Desa
“Juga ada yang menggunakan praktik-praktik baik, misalnya ada satu kampus tertentu yang pendidikan antikorupsinya itu dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa itu budget dan laporannya dibuat transparan. Tentu saja itu praktik baik, karena tidak harus teori dan tidak harus dikuliahi,” terangnya.
Seperti diketahui sebelumnya, pendidikan antikorupsi akan dimasukkan dalam mata kuliah dasar umum (MKDU). Pasalnya, keberadaan Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) di perguruan tinggi belum dinilai belum cukup.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir pada Selasa (11/12), dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Antikorupsi.
“Nanti kami akan branded dalam MKDU bersama dengan mata kuliah yang terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara,” kata Nasir kepada awak media.