Sabtu, 17/11/2018 21:49 WIB
Jakarta – Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendorong masing-masing guru menguasai dua mata pelajaran (mapel) menuai respon beragam.
Ada yang menilai kebijakan ini merupakan bagian dari tuntutan menjadi seorang guru. Ada pula yang tak sependapat, dengan menyatakan beban guru akan semakin bertambah.
Seperti disampaikan oleh Muliadi, salah satu guru yang sehari-harinya mengajar di SMK Negeri 1 Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Menurutnya, selama ini guru sudah diberatkan dengan tuntutan bertatap muka sebanyak 24 jam dalam satu minggu.
“Apalagi jika harus ditambah administrasi untuk mengajar satu mata pelajaran (mapel) lagi, hal ini sangatlah sulit dilakukan, yang ada hanya membebankan dan memberatkan guru,” kata Muliadi saat dihubungi Jurnas.com pada Sabtu (17/11).
Tiongkok Bakal Jadi Tuan Rumah Perundingan Persatuan Palestina Hamas dan Fatah
Perintahkan Pembongkaran Tenda Mahasiswa, Pemimpin Universitas Columbia Ditegur Panel Fakultas
Berlomba dengan Waktu, Kane Bidik Rekor Lewandowski
Selain jumlah jam mengajar, lanjut Muliadi, pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk pemerataan kualitas pendidikan, khususnya kualitas guru antar daerah.
Menurut Muliadi, jika satu guru diwajibkan mengajar dua mata pelajaran, maka dikhawatirkan ketidakmampuan guru menguasai mata pelajaran di luar keahliannya, akan berdampak negatif pada kualitas peserta didiknya kelak.
Sebaliknya, hal berbeda dilontarkan oleh Dede Abdullah, guru honorer SD Negeri Cangkuang II, Rancaekek, Bandung. Baginya, rencana tersebut memberi kesempatan kepada guru untuk meningkatkan (upgrade) kemampuan di bidang lainnya.
“Sebab tuntutan zaman juga mengharuskan guru menguasai beberapa bidang mata pelajaran,”tutur Dede.
Namun sebelum buru-buru menerapkan kebijakan itu, menurut Dede, pemerintah, dalam hal ini Mendikbud diimbau memberikan fasilitasi dalam bentuk pelatihan dan seminar, hingga para guru dipastikan telah siap.
“Setelah itu dilakukan baru keputusan ini boleh ditetapkan, dan kita sebagai guru harus menerima dan melaksanakan kebijakan ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir meminta Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menyelenggarakan pendidikan program mayor dan minor bagi mahasiswanya.
Hal ini bertujuan agar guru lulusan LPTK memiliki keahlian di dua bidang mata pelajaran, yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh sekolah.
“Keahlian tambahan ini bisa digunakan. Jadi, setiap guru minimal punya dia kemampuan mengajar yang linier,” kata Muhadjir kepada awak media pada Kamis (15/11) di Jakarta.
Dua bidang mata pelajaran tersebut, lanjut Muhadjir, harus linier. Sebagai contoh, mahasiswa yang mengambil pendidikan bahasa Inggris, juga harus mengambil program minor bahasa Indonesia. Begitu pula sebaliknya. (Iqbal)