Sabtu, 18/08/2018 08:35 WIB
Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto meminta seluruh pihak saling menahan diri tidak terjebak dalam isu-isu SARA maupun ujaran kebencian, jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Dia berharap rakyat Indonesia belajar dari Pilkada DKI Jakarta, di mana isu SARA kencang dihembuskan untuk menjatuhkan lawan, sehingga menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
“Terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia adalah Pilkada DKI Jakarta. Saya harap jangan sampai ke depan ada pembelahan seperti ini lagi,” kata Sidarto di Jakarta pada Jumat (17/8) kemarin.
Politik SARA, menurut Sidarto, merupakan contoh buruk dalam demokrasi. Sebab, harga kemerdekaan dan persatuan yang diperjuangkan oleh pahlawan sangat mahal harganya.
Fahri Hamzah Putusan MK Keluar, Tanda Kompetisi Pilpres 2024 Sudah Usai
Pesan Prabowo kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
Ketua MPR Apresiasi KPU dan Dukung Penetapan Prabowo - Gibran Sebagai Presiden dan Wapres RI
“Sudah bolak-balik Presiden Jokowi mengatakan persatuan itu adalah barang yang mahal sekali,” tuturnya.
Sidarto menambahkan, selain SARA, ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax di media sosial juga menjadi perhatian pemerintah.
Agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, Sidarto mengimbau aparat mengambil tindakan terhadap pelaku penyebaran hoax dan ujaran kebencian.
“Sudah ada undang-undangnya. Kalau terbukti melanggar aturan pidana, polisi harus mengambil tidakan. Karena hoax dan ujaran kebencian tidak baik untuk merawat keberagaman ini,” tandasnya.
Keyword : Pilpres Wantimpres DKI Jakarta