Sabtu, 07/07/2018 07:50 WIB
Vienna - Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif mendesak negara-negara Eropa untuk menerapkan langkah-langkah ekonomi untuk melindungi perjanjian nuklir 2015 sebelum sanksi Amerika Serikat (AS) diberlakukan pada Agustus dan November.
Pernyataan Zarif itu setelah pertemuan para menteri luar negeri dari negara-negara yang masih menandatangani kesepakatan multinasional di Wina, Jumat (6/7) setelah Donald Trump menarik AS keluar dari pakta itu pada Mei.
"Sekarang kita perlu memasuki tahap pelaksanaan," kata Zarif dalam bahasa Persia, kepada para wartawan yang berkumpul di ibukota Austria, dilansir Al Jazeera, Sabtu (7/7).
"Kita semua memiliki kerangka waktu yang sudah ditentukan oleh sanksi AS, yang berarti tindakan harus dilakukan sebelum sanksi," sambungnya.
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
Importir Khawatir Pasokan Makanan Berkualitas Terganggu karena Pengecekan di Brexit
Wakil Ketua MPR: Kemandirian Ekonomi adalah Kunci Menjaga Fundamental Ekonomi Nasional
Karena itu, jika Negeri Para Mullah itu tidak menerima jaminan ekonomi yang cukup dari Eropa, maka Iran mengancam akan menarik diri dari pakta itu, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).
Sisi lain, Washington juga mengancam punggawa JCPOA yang masih tersisa dengan tindakan hukuman jika mereka terlibat dalam perdagangan dan investasi dengan Teheran.
Menjelang pertemuan Jumat, Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves Le Drian mengatakan tidak mungkin bagi Eropa untuk menyusun paket ekonomi untuk Iran sebelum November.
"Kami mencoba untuk melakukannya sebelum sanksi diberlakukan pada awal Agustus dan kemudian satu set sanksi lagi pada November. Untuk awal Agustus tampaknya agak pendek, tetapi kami mencoba melakukannya pada November," katanya, dilansir Reuters, Jumat (6/7).
Tetapi Le Drian juga memperingatkan Iran untuk "menghentikan ancaman" untuk menarik diri dari kesepakatan jika tidak menerima jaminan yang cukup dari Eropa.
Keyword : Iran Uni Eropa Amerika Serikat minyak