Pemerintah Tidak Serius Hapus Praktik Kekerasan Aparat

Selasa, 26/06/2018 18:33 WIB

Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontaS) menyatakan, pemerintah tidak serius untuk menghapus praktik kekerasan yang dilakukan aparat di Indonesia.

Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia dengan mengatakan, kebijakan yang ada justru hanya sebatas memuat norma perlindungan agar korban bebas dari kekerasan.

“Kami meminta pemerintah memastikan implementasi penghentian praktik penyiksaan atau penghukuman lain yang merendahkan martabat," ujarnya.

Berdasarkan catatan KontraS, terdapat 130 kasus penyiksaan dan tindakan tak manusiawi di Indonesia sepanjang Juni 2017-Mei 2018. Praktik penyiksaan ini banyak dilakukan oleh aparat pemerintah, baik polisi, TNI maupun sipir saat menyidik atau menyelidiki kasus hukum.

“Banyak penyiksaan tidak bisa dilaporkan karena pelakunya orang yang berbeda dengan penyidik kasus,” ujar Putri.

Perbedaan lainnya, Konvensi mengancam pelaku dengan hukuman 20 tahun, sedang KUHP hanya menyebutkan 15 tahun saja. Oleh karena itu KontraS juga mendorong pemerintah untuk membuat UU yang membahas penghukuman praktik penyiksaan. “UU ini penting sebagai instrumen pendukung,” kata Putri.

TERKINI

Nurul Ghufron Tak Hadir, Dewas KPK Terpaksa Tunda Sidang Etik Komisi IV Dorong Pariwisata di NTT Harus Didukung Sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Komisi IV: Taman Nasional Komodo Harus Dijaga Kelestariannya Kerusakan Saraf di Punggung, Britney Spears Harus Terapi Akupunktur Setiap Hari