Minggu, 28/01/2018 11:26 WIB
Jakarta - Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menunjuk dua perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar) berpotensi rusak sistem demokrasi di tanah air.
Wakil Sekjend Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, aparat kepolisian seharusnya sebagai pihak yang netral dalam setiap kontestasi pesta demokrasi.
Kapolri Tunjuk Presiden KSPSI Jadi Staf Ahli Tangani Persoalan Ketenagakerjaan
Bertemu KSAD, Ketua MPR Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Ethan Hawke Reuni dengan Josh Charles di Video Musik Fortnight Taylor Swift
Keyword : Pilkada 2018 Polri TNI Mendagri