Desak Cabut Sertfikat Reklamasi, DKI Siap Hadapi Risiko

Rabu, 10/01/2018 11:30 WIB

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut sertifikasi hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. Apapun risiko atas pencabutan tersebut, Pemprov DKI siap menghadapi.

Pemprov DKI Jakarta telah berkirim bersurat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Isinyam agar kementerian mencabut dan menghentikan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) pulau hasil reklamasi. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menegaskan, pihaknya sudah menghitung segala risiko dan konsekuensi dari pencabutan sertifikat tersebut.

"Kami hentikan reklamasi dan konsekuensi hukumnya tentu akan kami tata dan kami siapkan segala langkah-langkah agar apa yang kami lakukan ini tentu dalam koridor hukum," tegas Sandiaga, di Jakarta, Rabu (10/3).

Menurut Sandiaga, ada kesalahan dalam proses pemberian sertifikat HGB terhadap Pulau 2A atau D. Sertifikat seharusnya diberikan setelah peraturan daerah (perda) yang mengatur reklamasi terbit. Namun faktanya, sertifikat untuk Pulau D diterbitkan meski perda terkait reklamasi belum ada.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah berkirim surat ke Kementerian ATR/BPN untuk menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Dia menilai penerbitan HGB untuk Pulau 2A atau D tidak sesuai prosedur.

"Urutan yang betul harus ada perda zonasi (terkait reklamasi dulu), baru kemudian kita atur soal lahannya kita pakai untuk apa. Ini perda belum ada tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya nggak bener," kata dia.

Anies berharap kementerian yang dipimpin Sofyan Djalil segera menanggapi surat yang dilayangkannya. Ia meminta semua dokumen yang pernah dikirim Pemprov DKI terkait proses tersebut ditarik kembali. Dengan demikian, poses pengurusan sertifikat yang sudah keluar dibatalkan dan yang sedang berjalan dihentikan.

"Jadi apapun yang dikerjakan baik yang sudah dikeluarkan maupuan yang sedang dalam proses kita minta untuk disetop," ujar dia.

TERKINI

Arkeolog Prancis Pecahkan Misteri Tulisan Kuno Iran 4.000 Tahun Makkah Catatkan Pertumbuhan Ekonomi 129 Persen sejak 2020 Mali Bergejolak, Rusia Desak Pemulihan Stabilitas Israel Perintahkan Evakuasi Massal Rakyat Lebanon Selatan