Tolak Hadirkan Miryam, Golkar: Kapolri Hati-hati

Selasa, 20/06/2017 21:11 WIB

Jakarta - Politikus Partai Golkar Muhamad Misbakhun yang juga sebagai anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Polri berhati-hati dalam menyampaikan statemen atau pendapat

Menurutnya, dalam Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang MD3 sudah jelas mengatur secara tegas dan jelas soal tatacara dan pelaksanaan pemanggilan paksa itu di dalam pasal 204 dan 205.

"Jadi saya meminta pada pihak Kepolisian terutama Kapolri berhati-hati dalam memberikan statement ini," kata Misbakhun, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6).

Hal itu menanggapi penolakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian atas permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menbghadirkan secara paksa tersangka kasus e-KTP Miryam S Haryani.

Misbakhun menegaskan, hal itu bukan sebagai bentuk ancaman, melainkan aturan konstitusi yang berlaku di tanah air. "Kami menggunakan kewenangan kami," tegasnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menolak permintaan Pansus Hak Angket KPK DPR untuk menjemput paksa tersangka keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi E-KTP Miryam S. Haryani, jika pimpinan KPK tidak juga memberi izin hingga 3 kali pemanggilan.

"Kalau permintaan teman-teman (DPR), itu kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena ada hambatan hukum acara yang tidak jelas. Silakan ahli hukum menyampaikan pendapatnya," ujarnya dalam jumpa pers bersama pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6).

TERKINI

Inilah Doa yang Dibaca saat Sa`i di Antara Shafa dan Marwah Trump Bakal Bahas Iran, Perdagangan, Energi dengan Xi Jinping Hari ke-16 Operasional Haji: 12.725 Jemaah Jalani Rawat Jalan, 10 Wafat PPIH Imbau Jemaah Lansia-Risti Tak Paksakan Diri Salat di Masjidil Haram