Jum'at, 28/08/2026 16:30 WIB
Damaskus, Jurnas.com - Presiden Suriah Ahmed Al-Sharaa resmi menunjuk pemimpin kelompok Kurdi, Mazloum Abdi, sebagai penasihat kepresidenan pada Jumat (28/8/2026). Penunjukan ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Abdi mengumumkan pembubaran pasukan Kurdi di bawah kesepakatan integrasi dengan pemerintah Damaskus.
"Mustafa Khalil Abdi diangkat sebagai penasihat kepresidenan republik," demikian bunyi dekrit resmi yang ditandatangani oleh Sharaa dan dirilis oleh kantor berita pemerintah SANA.
Abdi sebelumnya memimpin Syrian Democratic Forces (SDF), kelompok bersenjata yang didukung Amerika Serikat dan menjadi garda terdepan dalam perlawanan menumpas kelompok radikal Daesh (ISIS).
Pada Selasa lalu, Abdi mengumumkan pembubaran resmi SDF sebagai bagian dari kesepakatan integrasi militer dan administrasi sipil Kurdi ke dalam struktur negara Suriah.
Suriah dan Pemimpin Kurdi Lanjutkan Kesepakatan Peleburan SDF
ISIS Klaim Serangan Mematikan terhadap Tentara Suriah di Hasakah
Uni Eropa Bakal Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Suriah
Pemerintahan baru Suriah yang mengambil alih kekuasaan setelah runtuhnya rezim Bashar Assad pada Desember 2024 terus berupaya memperluas kendali penuh negara di seluruh wilayah nasional.
Kesepakatan integrasi ini dinilai sebagai pencapaian politik signifikan bagi Presiden Sharaa, meski mengakhiri aspirasi otonomi daerah yang lama diperjuangkan etnis Kurdi.
Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyambut positif langkah tersebut dan menilainya sebagai bentuk penyelesaian diplomatik untuk memperkuat kedaulatan Suriah serta memberikan penghormatan atas kontribusi kelompok Kurdi terhadap stabilitas kawasan.
Proses integrasi ini menyusul eskalasi ketegangan pada Januari lalu yang membuat pasukan Kurdi kehilangan sejumlah wilayah kekuasaan. Di tengah dinamika tersebut, Presiden Sharaa menandatangani dekrit historis yang mengakui hak-hak nasional etnis Kurdi serta menetapkan bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional, sebuah langkah belum pernah terjadi sejak kemerdekaan Suriah pada 1946.
Abdi menegaskan bahwa pembubaran SDF dilakukan setelah seluruh unit militernya selesai diintegrasikan ke dalam brigade Angkatan Bersenjata Suriah. Dia menambahkan bahwa perjuangan politik akan terus berlanjut melalui jalur pembentukan undang-undang untuk memperkuat hak-hak rakyat Kurdi dalam konstitusi negara.