Kamis, 27/08/2026 15:47 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan yang berdampak hingga ke sejumlah negara tetangga.
Puan menyebut komunikasi dengan Kemlu diperlukan untuk memastikan penanganan persoalan karhutla juga dikoordinasikan dari sisi hubungan luar negeri.
“Saya akan koordinasikan, meminta kepada kementerian, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif dan baik untuk bisa memberikan masukan atau koordinasi terkait dengan hal ini,” kata Puan di Jakarta, Kamis (27/8).
Puan Tegaskan Komitmen DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset Tahun Ini
Budi Arie Bicara Pemilu Dipercepat, Begini Respon Ketua DPR
Botok Masuk Paripurna, Puan: DPR Terbuka Terima Aspirasi Masyarakat
Menurut Puan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Namun, DPR tetap mendorong pemerintah agar terus mencari langkah yang lebih efektif sehingga seluruh titik api dapat segera dipadamkan.
Puan menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman api. Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat juga harus menjadi perhatian pemerintah.
“Bukan hanya soal bagaimana kemudian memadamkan api, tetapi juga bagaimana kemudian melihat kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, dan kemudian rehabilitasi hutan dan wilayah yang terdampak pascakebakaran,” ujarnya.
Karena itu, Puan meminta penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, perlindungan masyarakat terdampak, hingga pemulihan lingkungan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono sebelumnya mengatakan belum ada negara yang menyampaikan nota protes resmi kepada Indonesia terkait dampak karhutla.
“Sejauh informasi yang saya terima, belum ada konfirmasi mengenai adanya nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura kepada Indonesia,” ujar Dave saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (22/8).