Senin, 11/05/2026 13:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat layanan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Upaya ini dilakukan untuk mendorong pemerataan pendidikan bermutu.
Fokus kebijakan diarahkan pada revitalisasi sekolah dan percepatan digitalisasi pembelajaran. Sekolah-sekolah yang rusak direhabilitasi agar lebih layak digunakan. Distribusi papan interaktif digital (interactive flat panel/IFP) juga bertahap disalurkan ke berbagai sekolah.
Pelatihan guru juga turut diperkuat agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kini, sekolah-sekolah di wilayah 3T mulai merasakan dampak dari berbagai intervensi tersebut.
Program revitalisasi sekolah difokuskan pada perbaikan ruang kelas, rehabilitasi bangunan sekolah, serta penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih layak dan aman untuk mendukung proses belajar mengajar.
Berkat Revitalisasi, Siswa di NTT Tak Lagi Belajar di Tanah
Siswa Bisa Cek Hasil TKA, Syaratnya Sekolah Harus Lakukan Ini!
Bukan Siswa, Pelanggaran TKA Terbanyak Justru Dilakukan Pengawas
Secara nasional, program ini telah menjangkau lebih dari 16 ribu satuan pendidikan pendidikan dengan realisasi anggaran di atas 90 persen. Di wilayah 3T, sebanyak 1.079 satuan pendidikan telah direvitalisasi. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kondisi fisik sekolah secara bertahap dan terukur.
Di Kampung Barma Baru, Distrik Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, misalnya, perubahan hadir dalam bentuk yang sangat nyata. Sebuah taman kanak-kanak yang selama bertahun-tahun bertahan dengan ruang sempit bersekat triplek kini berdiri dengan bangunan yang lebih layak, membuka ruang belajar yang lebih aman dan nyaman bagi anak-anak.
Kepala TK Negeri Barma Baru, Supriyanti, mengatakan bantuan program revitalisasi tersebut diterima pada penghujung 2025 setelah penantian panjang. “Kami tidak bosan-bosannya. Namanya juga usaha. Insya Allah kalau tahun ini tidak dapat, tahun depan mungkin dapat,” ujarnya.
Bantuan yang diterima mencapai Rp780,5 juta. Dana tersebut digunakan untuk membangun ruang kelas baru, ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), fasilitas sanitasi yang layak, serta area bermain anak.
Proses pembangunan berlangsung selama 120 hari kerja di tengah berbagai keterbatasan. Minimnya jaringan komunikasi serta kondisi cuaca yang kerap diguyur hujan menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam distribusi material. Meski demikian, pembangunan tetap diselesaikan hingga akhirnya sekolah tersebut kini memiliki fasilitas yang jauh lebih memadai.
Dorongan percepatan program revitalisasi sekolah selaras dengan tekad Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai faktor penentu masa depan bangsa.
“Pendidikanlah yang menentukan apakah negara ini mau menjadi negara miskin atau negara yang baik untuk rakyatnya. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyaknya sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya,” katanya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di Bogor, Jabar, Jumat (2/5/2025).
Sejalan dengan revitalisasi fisik, pemerintah juga mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan. Melalui program ini, perangkat seperti papan interaktif digital atau interactive flat panel (IFP) mulai didistribusikan ke berbagai sekolah, termasuk di wilayah 3T, untuk memperkaya metode pembelajaran di kelas.
Di TK Pembangunan Yapis, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Papua, pemanfaatan teknologi tersebut mulai mengubah cara belajar siswa. Perangkat IFP menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, memungkinkan anak-anak tidak hanya mendengar, tetapi juga langsung berinteraksi dengan materi pembelajaran melalui layar digital.
Kepala TK Pembangunan Yapis, Winarsih, mengatakan kehadiran perangkat digital ini menjadi pengalaman baru bagi guru dan siswa. “Ini hal yang sangat luar biasa. Belum pernah kami tahu dan belum pernah kami mengerti sebelumnya seperti apa rupa teknologi ini,” ujarnya.
Perubahan serupa juga terlihat di wilayah lain di Papua. Di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, pemanfaatan papan interaktif digital menghadirkan suasana belajar yang jauh lebih dinamis di dalam kelas. Kepala TK Kristen Baik, Heti Syawfaruddin, mengungkapkan perubahan tersebut berdampak langsung pada keterlibatan siswa.
“Dulu, kalau senam pagi, anak-anak sering loyo. Ada yang duduk-duduk saja, ada yang lari ke sana kemari tanpa arah. Tapi sekarang, semuanya bergerak mengikuti gerakan di layar,” katanya.
Secara nasional, program Digitalisasi Pembelajaran yang dimulai sejak pertengahan 2025 menjangkau lebih dari 288 ribu sekolah. Sebanyak 13 ribu lebih sekolah di antaranya termasuk dalam daerah 3T.
Program ini juga diperkuat melalui pelatihan bagi 33.166 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta penyediaan 2.856 konten pembelajaran digital untuk mendukung pemanfaatan teknologi di ruang kelas.
Memasuki 2026, fokus program diarahkan pada penguatan kualitas implementasi. Pemerintah menargetkan penambahan hingga 3.750 materi pembelajaran digital, pelatihan bagi 30.750 PTK, serta optimalisasi penggunaan perangkat agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dalam proses belajar mengajar.
PIP dan Beasiswa ADEM
Di luar penguatan infrastruktur dan digitalisasi, pemerintah juga memperluas intervensi melalui program bantuan pendidikan dan penguatan sumber daya manusia. Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga keberlangsungan pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga rentan di wilayah 3T.
Secara nasional, PIP menjangkau sekitar 19 juta siswa dengan tingkat realisasi anggaran yang hampir sempurna. Di wilayah 3T, program ini menyasar lebih dari 900 ribu siswa dengan total anggaran mencapai Rp631,9 miliar. Cakupan ini menunjukkan bahwa intervensi tidak hanya luas, tetapi juga diarahkan secara spesifik untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Selain itu, program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) turut memperluas akses bagi kelompok dengan hambatan struktural, termasuk siswa di daerah khusus dan wilayah Papua. Pada 2025, program ini menjangkau 1.798 siswa dengan dukungan anggaran lebih dari Rp35 miliar. Ke depan, pemerintah juga merencanakan peningkatan nilai bantuan serta perluasan cakupan untuk memperkuat pemerataan pendidikan menengah.
Kesejahteraan untuk Guru
Upaya pemerataan pendidikan juga diimbangi dengan penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, khususnya di daerah 3T. Pada 2025, sebanyak 82.712 guru secara nasional telah mengikuti berbagai program peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan berbasis teknologi, kecerdasan buatan (AI), koding, dan STEM.
Khusus di wilayah 3T, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjangkau 39.961 guru lintas jenjang, sementara peningkatan kualifikasi akademik juga terus didorong bagi ratusan guru PAUD dan pendidikan dasar.
Di saat yang sama, pemerintah memperkuat aspek kesejahteraan melalui berbagai skema bantuan. Di wilayah 3T, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN menjangkau 10.797 guru dengan nilai lebih dari Rp218 miliar.
Selain itu, Tunjangan Khusus diberikan kepada 14.643 guru dengan total anggaran sekitar Rp310 miliar, serta insentif bagi 16.508 guru non-ASN dengan nilai hampir Rp35 miliar. Kebijakan ini juga diperkuat dengan peningkatan insentif bulanan bagi guru non-ASN dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu.
Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan pendidikan di daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Memasuki 2026, fokus kebijakan diarahkan pada percepatan sertifikasi melalui PPG, penguatan kompetensi digital, serta peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian dari strategi menjaga kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
Pendekatan Terarah dan Berkelanjutan
Gambaran dampak kebijakan tersebut juga terlihat dari distribusi penerima manfaat di berbagai daerah 3T. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, jumlah penerima bantuan pendidikan terkonsentrasi di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang.
Pola ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah tidak lagi bersifat merata secara administratif, tetapi diarahkan secara strategis untuk menjangkau kantong-kantong kebutuhan terbesar.
Pendekatan yang lebih terarah ini turut didukung oleh perbaikan sistem data. Pemerintah mulai mengoptimalkan penggunaan data penyasaran yang lebih mutakhir untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Dengan basis data yang lebih presisi, distribusi program seperti PIP dan berbagai bantuan afirmasi lainnya menjadi lebih efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan.
Di sisi lain, pelaksanaan program pendidikan di wilayah 3T juga menunjukkan dampak ekonomi yang tidak kecil. Program revitalisasi sekolah, misalnya, dilaksanakan dengan pendekatan swakelola berbasis masyarakat yang melibatkan puluhan ribu pelaku usaha mikro dan tenaga kerja lokal.
Selain memperbaiki infrastruktur pendidikan, pendekatan ini sekaligus menggerakkan ekonomi setempat dan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan yang dibangun.
Dengan berbagai intervensi yang saling melengkapi, mulai dari bantuan langsung kepada siswa, penguatan kapasitas guru, hingga pembangunan infrastruktur dan digitalisasi, arah kebijakan pendidikan nasional kini menunjukkan pendekatan yang semakin komprehensif. Tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T.