Selasa, 21/04/2026 08:41 WIB
Kalimantan Timur - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan sejak kunjungan terakhir pada 2024.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi tersebut usai menerima paparan dari Basuki Hadimuljono terkait perkembangan pembangunan kawasan IKN, Senin (20/4/2026).
“Hari ini pimpinan MPR berkunjung ke IKN dan kami berterima kasih kepada Kepala Otorita yang telah memberikan penjelasan secara detail mengenai perkembangan pembangunan,” kata Muzani.
Ia menilai pembangunan IKN mengalami lompatan pesat dibandingkan kunjungan terakhir pada akhir 2024. Sejumlah infrastruktur yang disoroti antara lain pembangunan tempat ibadah, kantor otorita, Istana Wakil Presiden, hingga bandara IKN.
Lestari Moerdijat: Perluasan PJJ Menuntut Kesiapan serius Daerah
LCC Empat Pilar MPR, Siti Fauziah Apresiasi Pemahamam Kebangsaan Peserta
Apresiasi Terbitnya Perpres Ditjen Pesantren, HNW: Untuk Majunya Pesantren
Menurut Muzani, fasilitas tersebut menjadi penopang penting bagi kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah mendapat persetujuan dari Presiden dan mulai memasuki tahap pembangunan. Hal ini dinilai semakin memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan yang tidak hanya mencakup eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif.
“Artinya rencana IKN menjadi ibu kota negara dengan pusat pemerintahan yang lengkap semakin pasti,” ujarnya.
Muzani berharap target pemanfaatan IKN sebagai ibu kota negara pada 2028 dapat terealisasi sesuai rencana. Ia menilai proses pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap, baik dari sisi pembangunan fisik maupun kesiapan sumber daya manusia.
“Pemindahan dilakukan pelan tapi pasti. Itu menunjukkan adanya perencanaan yang matang,” kata dia.
Terkait pembiayaan, Muzani menyebut dukungan anggaran telah disetujui sehingga diharapkan mampu mengikuti kebutuhan pembangunan ke depan.
Ia juga menyinggung rencana pembangunan fasilitas bagi anggota MPR, termasuk hunian berupa apartemen dan hunian tanah tapak untuk sekitar 732 anggota. Dari sisi desain, bangunan legislatif dan yudikatif disebut telah mendapat persetujuan Presiden.
“Saya kira gedungnya sangat membanggakan, mencerminkan arsitektur ketatanegaraan Indonesia,” ucapnya.
Secara keseluruhan, Muzani memberikan penilaian singkat terhadap progres pembangunan IKN. “Satu kata: megah, mewah, membanggakan,” ujarnya.