Senin, 20/04/2026 10:46 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan pemerintah menuai sorotan dari DPR RI.
Anggota Komisi VI, Mufti Anam, menilai kebijakan tersebut terkesan mendadak dan minim sosialisasi ke publik.
Legislator PKB: Kenaikan BBM Nonsubsidi Jangan Sampai Ganggu Harga Sembako
Raih KWP Award 2026, Amelia Komit Jaga Ruang Digital yang Sehat dan Aman
Sekjen Demokrat Respon RUU Pemilu: Waktu Masih Panjang
Ia menyebut lonjakan harga yang cukup tinggi pada beberapa jenis BBM nonsubsidi berpotensi menambah beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Ini seperti tanpa peringatan. Tiba-tiba naik dan angkanya signifikan. Jelas memberatkan masyarakat,” ujar Mufti dalam keterangannya, Senin (20/6).
Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menyesuaikan harga BBM nonsubsidi sejak 18 April 2026. Pertamax Turbo (RON 98) misalnya, naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.
Dexlite juga melonjak dari Rp14.200 ke Rp23.600 per liter, sementara Pertamina Dex kini dibanderol Rp23.900 dari sebelumnya Rp14.500 per liter.
Mufti menilai kebijakan ini menjadi ironi, mengingat sebelumnya pemerintah dinilai cukup berani menahan kenaikan BBM subsidi di tengah tekanan global.
“Masyarakat sempat dibuat tenang dengan narasi harga BBM tidak naik. Tapi faktanya, sekarang justru melonjak tajam tanpa kesiapan,” katanya.
Politikus PDIP itu juga menyoroti persoalan distribusi BBM subsidi yang hingga kini masih bermasalah di sejumlah daerah. Menurutnya, tidak semua masyarakat bisa dengan mudah mengakses BBM bersubsidi.
“Di lapangan, masih banyak yang antre panjang bahkan tidak kebagian. Akhirnya mereka terpaksa beli BBM nonsubsidi, dan sekarang harganya justru naik tinggi,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Mufti, membuat batas antara BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi kabur. Sebab, masyarakat yang seharusnya mendapat subsidi justru terdorong membeli BBM dengan harga lebih mahal.
“Ini bukan sekadar soal jenis BBM, tapi soal keadilan. Beban akhirnya jatuh ke rakyat,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan momentum kenaikan harga, terlebih saat kondisi global mulai relatif stabil dan distribusi energi disebut membaik.
Sebagai mitra kerja sektor energi, Komisi VI DPR RI meminta pemerintah bersama Pertamina segera membenahi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak langka di daerah.
“Pastikan yang berhak bisa mendapatkan BBM subsidi. Jangan sampai mereka dipaksa membeli yang nonsubsidi dengan harga tinggi,” ujar legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
Mufti juga mendorong adanya evaluasi harga secara berkala. Jika harga minyak dunia mulai turun, ia meminta pemerintah tidak ragu menyesuaikan harga BBM.
“Kalau kondisi global membaik, harga juga harus ikut turun. Jangan menunggu tekanan dari masyarakat,” tutupnya.