Senin, 20/04/2026 08:15 WIB
Tokyo, Jurnas.com - Tingkat representasi perempuan dalam jajaran menteri di seluruh dunia meningkat signifikan menjadi 22,9 persen dari sebelumnya 14,2 persen dalam 20 tahun terakhir.
Namun, studi terbaru dari Perpustakaan Diet Nasional Jepang menunjukkan bahwa menteri perempuan masih cenderung dialokasikan pada jabatan yang dianggap feminin atau memiliki prestise rendah.
Berdasarkan data dari 189 negara yang dirilis oleh UN Women per 1 Januari 2025, jumlah negara dengan setidaknya 30 persen menteri perempuan melonjak dari 17 menjadi 62 negara.
Sebaliknya, negara yang tidak memiliki menteri perempuan sama sekali menyusut dari 19 menjadi hanya sembilan negara. Meski tren global meningkat, studi ini memperkirakan kesetaraan gender di kursi kabinet baru akan tercapai sepenuhnya pada tahun 2077.
Jepang Siap Lepas Cadangan Minyak Tambahan untuk 20 Hari
Relasi Memburuk, Jepang Turunkan Derajat Hubungan dengan China
Survei Global: Pria Gen Z Lebih Mendukung Peran Rumah Tangga Tradisional
Laporan tersebut menyoroti adanya segregasi tugas berdasarkan gender. Menteri perempuan lebih banyak mengawasi kebijakan terkait kesetaraan gender, keluarga, anak-anak, pendidikan, dan pariwisata. Sementara itu, posisi strategis seperti urusan luar negeri, pertahanan, dan kebijakan fiskal masih didominasi oleh laki-laki.
Berbeda dengan tren global, persentase menteri perempuan di Jepang justru merosot menjadi 10 persen pada tahun 2025, turun dari 12,5 persen pada tahun 2005, sebagaimana dikutip Straits Times dari Kyodo News pada Senin (20/4).
Rata-rata keterwakilan perempuan di kabinet Jepang selama dua dekade terakhir hanya sebesar 13,2 persen, angka terendah di antara negara-negara maju anggota G7. Posisi Jepang tertinggal lebih dari 10 poin persentase di bawah Italia yang berada di peringkat keenam.
Saat ini, Jepang dipimpin oleh Sanae Takaichi, perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah negara tersebut yang terpilih pada Oktober 2025 dan kembali menang pada Februari.
Namun, di bawah kepemimpinannya, hanya ada dua perempuan lain yang memegang kursi kabinet, yaitu Menteri Keuangan Satsuki Katayama dan Menteri Keamanan Ekonomi Kimi Onodera.
Mari Hamada, pimpinan kelompok promosi partisipasi perempuan Stand by Women, menyatakan bahwa rendahnya rasio menteri perempuan di Jepang tidak mengejutkan mengingat jumlah anggota Diet (parlemen) perempuan yang juga masih sangat minim.
Studi ini juga memperkenalkan konsep "lantai beton" (concrete floor), di mana sebuah negara yang telah mencapai ambang batas tertentu untuk menteri perempuan akan sulit bagi pemimpin berikutnya untuk menurunkan rasio tersebut karena adanya tuntutan publik terkait representasi.