Kamis, 12/02/2026 06:06 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Iran tengah menyiapkan rancangan kesepakatan baru terkait program nuklirnya.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyebut proposal tersebut bertujuan memastikan penggunaan teknologi nuklir hanya untuk kepentingan sipil tanpa pengembangan senjata nuklir.
"Saya telah menginstruksikan tim saya untuk mengerjakan rencana atau proposal yang dapat dilaksanakan, yang dapat menjamin tidak akan ada senjata nuklir, sekaligus menjamin hak Iran untuk menggunakan teknologi nuklir secara damai untuk pembangkit listrik, produksi obat-obatan, dan pertanian," katanya dalam wawancara dengan stasiun televisi RT yang dipublikasikan pada Rabu (11/2).
Pemerintah Iran Penjarakan Eks Kiper Timnas Sepakbola, Ini Penyebabnya
Perundingan AS vs Iran Terhambat Masalah Kepercayaan, China Diminta Tengahi
Trump Kembali Tegaskan Iran Dilarang Punya Senjata Nuklir
Araghchi menegaskan negaranya masih berhati-hati terhadap Amerika Serikat, terutama setelah serangan yang terjadi saat proses negosiasi pada 2025.
Ia menekankan Teheran ingin memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang dalam proses perundingan berikutnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pembatasan rudal balistik, ia menyatakan pembahasan hanya difokuskan pada isu nuklir.
Menurutnya, otoritas Iran "hanya bernegosiasi tentang program nuklir kami dengan AS." Isu rudal balistik tidak sedang dibahas, imbuhnya.
Ia juga mengatakan Iran tidak memiliki masalah dengan masyarakat Amerika, tetapi menilai kebijakan pemerintah Washington selama ini bersifat "bermusuhan" terhadap Republik Islam.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut keberhasilan perundingan bergantung pada berbagai isu, termasuk jangkauan rudal balistik dan program nuklir.
Pembicaraan antara delegasi kedua negara sebelumnya berlangsung di Muscat, ibu kota Oman pada 6 Februari, dan menurut Presiden Donald Trump proses dialog berjalan positif serta akan dilanjutkan.
Di sisi lain, Araghchi menegaskan Teheran tetap mempertahankan hak memperkaya uranium, bahkan jika hal tersebut berpotensi memicu konflik. (Sputnik-OANA)