Rabu, 24/09/2025 15:54 WIB
Jakarta, Jurnas.com - DPR RI akan membentuk panitia khusus (Pansus) penyelesaian konflik agraria untuk mendorong pemerintah segera merapikan tata ruang wilayah di Indonesia.
Hal itu sebagaimana diutarakan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan kesimpulan audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di ruang rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).
Ada tiga poin kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.
Komisi IX DPR Minta Baleg Tak Ambil Alih RUU Ketenagakerjaan
May Day 2026, DPR Soroti Pentingnya Implementasi UU PPRT
DPR Ajak Buruh Terlibat Susun RUU Ketenagakerjaan, Target Rampung 2026
"Dari hasil pertemuan dan apa yg akan disampaikan oleh DPR, yang pertama DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI," kata Dasco.
DPR juga mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria. Dasco mengatakan DPR akan mengesahkan pembentukan pansus pada penutupan rapat paripurna.
"DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria," ujarnya.
"DPR akan bentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025," demikian Dasco.
Diberitakan sebelumnya, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengusulkan adanya lembaga khusus yang menjalankan reforma agraria.
Dewi mengatakan lembaga itu nantinya dapat bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keyword : Warta DPR Sufmi Dasco Ahmad Gerindra konflik agraria petani