Senin, 02/09/2024 14:57 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengingatkan penambahan anggaran Kementerian BUMN harus diiringi dengan peningkatan pengawasan pada setiap perusahaan plat merah yang ada. Mengingat, Kementerian yang dipimpin Erick Thohir tersebut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,64 miliar pada 2025.
"Kami mungkin ingin titip Pak Menteri berkaitan dengan penambahan anggaran ini juga selain menggenjot daripada dividen, pengawasan-pengawasan daripada BUMN," kata Hakim pada Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).
Dia juga mengapresiasi kinerja Erick yang selama ini selalu terang-terangan membuka bobroknya beberapa BUMN. Menurutnya, keterbukaan Menteri BUMN tersebut menjadi salah satu cara untuk mengurai segala permasalahan yang menimpa BUMN.
Sekjen Golkar Resmi Luncurkan Buku Kekuasaan Yang Menolong
Legislator Golkar: Harga BBM Subsidi Tak Naik, Daya Beli Tetap Terjaga
Pemerintah Diminta Prioritaskan Keamanan WNI di Lebanon
"Karena jangan sampai ini menjadi bom waktu istilah nya orang Jawa `mblangkon` mbendol mburi, terjadi di belakang. Lebih baik dibuka sekarang, diurai dan saya benar-benar mengapresiasi keberanian Pak Erick mengambil langkah yang mungkin nggak semua Menteri BUMN berani mengambil langkah itu Pak Menteri," puji Legislator Dapil Jatim VIII ini.
Kedepan, Politikus PAN ini berharap dengan perbaikan total yang dilakukan Erick selama ini, dapat membuat BUMN lebih maksimal lagi dalam memberikan kontribusi kepada negara.
"Kedepannya itu bukan cuma lima atau sepuluh BUMN saja (yang memberikan kontribusi pada negara) tetapi kalau bisa seluruh holding itu bisa memberikan sumbangsih dividen yang luar biasa," harapnya.
Diketahui, Kementerian BUMN mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp277 miliar. Namun, Kementerian BUMN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,64 miliar untuk kebutuhan lain yang belum diakomodir.