Sabtu, 06/05/2017 19:30 WIB
Jakarta - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz menduga ada kepentingan "penumpang gelap" dibalik pengguliran hak angket oleh DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disinyalir kepentingan itu datang para pihak yang diduga mengancam anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani.
Donal menduga kemungkinan adanya kepentingan dari mereka yang disebut-sebut mempengaruhi kesaksian Miryam hingga pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sangat terbuka lebar. Terlebih, hak angket ini mencuat setelah KPK menggelar rapat bersama Komisi III.
"Sangat mungkin ada kelompok-kelompok penunggang, dari nama-nama yang dikaitkan dengan upaya menekan Miryam. Kalau itu terjadi kan artinya disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang," ungkap Donal di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).
Seperti diketahui, saat diperiksa penyidik KPK, Miryam mengaku mendapat ancaman dari koleganya yang ada di DPR. Berdasarkan pengakuan Miryam, mereka yang diduga mengancam di antaranya, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsudin, Desmond J Mahesa, Masinton Pasaribu, dan Syarifudin Suding.
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
Eks Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin Divonis 3,5 Tahun Penjara
Menurut Donal, anggota DPR seharusnya menyerahkan proses penanganan hukum kasus Miryam kepada KPK hingga nantinya dibawa ke pengadilan. Selain itu, lanjut Donal, rekaman pemeriksaan seorang saksi dalam suatu kasus tak bisa dibuka di luar pengadilan. Ia juga meyakini rekaman pemeriksaan yang ingin diketahui sejumlah anggota dewan, khususnya anggota Komisi III akan dibuka dan diperdengarkan ketika Miryam dibawa ke meja hijau.
"Kita tak menolak rekaman itu dibuka, tapi bukan di wilayah angket, wilayah politik, tetapi bukanya di wilayah peradilan," ucap Donal.
"Anggota DPR itu seharusnya sudah menyerahkan kepada mekanisme hukum," ditambahkan Donal.
Karena itu, Donal tak heran hak angket yang sudah masuk dalam tahap pembentukan panitia khusus itu menjadi bagian dari pihak-pihak yang disebut mengancam Miryam untuk melindungi secara politik dan hukum. "Angket ini jadi bagian yang mereka lakukan untuk melindungi mereka secara politik dan hukum," kata dia.
Disisi lain, kata Donal, pihak-pihak yang disebut-sebut memberikan ancaman pada Miryam bisa saja dimintai keterangannya. "Jadi kenapa orang ini takut (enam anggota DPR)? Karena kalau Miryam terbukti melakukan (memberikan) keterangan palsu dengan cabut BAP, (mereka) bisa dijerat dengan pasal turut serta, mereka bisa kena (pidana)," tandas Donal.
Seperti diketahui, Miryam telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Saat memberikan kesaksian di sidang terdakwa Irman dan Sugiharto, Miryam dinilai berbelit-belit. Bahkan langkah Miryam mencabut seluruh Berita Acara Pemeriksaannya dinilai menghambat penyidikan kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan siap diperiksa dalam kasus Miryam. "Jangankan dimintai keterangan, ditembak juga siap. Hahahaha..." kata Masinton saat dikonfirmasi terpisah.
Menurut Masinton, tudingan terhadap dirinya sebagai salah satu pihak yang menekan Miryam tak mendasar. "Saya sebut penyidik KPK yang memberikan kesaksian palsu di persidangan KPK itu bisa saya buktikan. Karena tuduhan itu nggak benar," ujar dia.
Meski demikian, kata Masinton, tak membantah pengajuan hak angket ke KPK ini berkaitan dengan dugaan ancaman yang didapat Miryam dari sejumlah anggota dewan. Masinton mengklaim nantinya lewat hak angket ini dapat dilihat bagaiamana proses pemeriksaan Miryam dan saksi-saksi lainnya saat penyidikan kasus e-KTP bisa terlihat.
"Justru itu sebagai pendalaman kita untuk (mengetahui) apakah ada penyimpangan di dalam proses penanganan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi," tutur Masinton.
Keyword : KPK Hak Angket Miryam ICW