Kamis, 13/04/2017 15:10 WIB
Jakarta - Ketua umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) perkelapasawian di Indonesia tidak tidak menyentuk persoalan petani Indonesia.
Karena itu ia mendesak pemerintah dan DPR menghentikan RUU Perkelapasawitan, lalu menyempurnakan undang-undang (UU) perkebunan yang sudah ada.
"UU perkebunan itu harus menjawab persoalan-persolan yang sesunggunya bukan saja persoalan di Indonesia tapi juga persoaln di dunia," kata Henry melalu acara konferesi pers di Bakoel Koffie, Jl. Cikini Raya No. 25, Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/4).
"Pemerintah seharusnya membuat undang-undang yang baru dengan perspektif yang mampu menjawab persolan manusia, seperti, mengatasi kesenjangan ekonomi, memecahkan persolan lingkungan hidup, hak asasi manusia, masalah pangan dan model pertanian," tambahnya
Sarmuji Sabet Penghargaan Legislator Responsif Terhadap Aspirasi Publik
Ranny Fahd Arafiq Diganjar Srikandi Milenial Inspiratif di KWP Awards 2026
12 Contoh Ucapan Jumat Agung 2026 yang Penuh Makna untuk Dibagikan
Sebelumnya Henry secara tegas menolak kesepakatan DPR dan pemerintah untuk menjadikan RUU Perkelapasawitan menjadi salah satu prioritas dalam program legalisasi nasional.
Sebab menurut Henry, RUU itu dinilai tidak akan mengungtungkan petani, malah justru akan menguntungkan investor.
"Bagaimana tidak, di dalam draf pasal 30 RUU, menyatakan investor akan diberi kemudahan berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor dan, keringanan pajak bumi dan bangunan," ujarnya.
Keyword : Sawit Watch RUU Kelapa Sawit SPI