Waduh, Demokrat Sebut Kapolri Alat Penguasa

Rabu, 22/02/2017 16:51 WIB

Jakarta - Partai Demokrat mengingatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian,  agar tegak lurus memimpin institusi kepolisian  dalam menegakkan hukum di tanah air. Kapolri diminta berpihak kepada aturan hukum bukan penguasa.

Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menegaskan, Kapolri harus netral dan membawa institusi Polri untuk menjamin perlindungan hukum kepada seluruh warga negara serta tidak menjadi alat kekuasaan.

"Kapolri bukan alat kekuasaan, bukan alat penguasa. Polri sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum, mengayomi dan melayani masyarakat," kata Benny, saat rapat kerja dengan Kapolri, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/2).

Sebab, kata Benny, penegakkan hukum di tanah air sangat bergantung kepada institusi Polri yang dipimpin Tito Karnavian. "Kapolri harus loyal konstitusi, rakyat, bukan hanya sekadar kepada penguasa," Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Dalam kesempaatan itu, Benny mengingatkan, janji Tito Karnavian ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Dimana, saat itu Tito berjanji akan loyal kepada institusi Polri dan taat untuk menjalankan tugas.

"Saat itu luar biasa mencengangkan saudara kapolri mengatakan loyal ke konstitusi, loyal ke presiden untuk hal yang tentunya tidak langgar konstitusi," terangnya.

TERKINI

Harga Batu Bara Periode II Juni Naik Jadi 123,91 Dolar AS per Ton Rieke Kritik Anggara Komnas HAM: Dana Urus Kasus HAM Hanya 6 Persen Komisi XIII: Jangan Sampai Kementerian HAM Lebih Sibuk Membangun Birokrasi Komisi X Dorong Penguatan Anggaran BPS, Dukung Program Statistik Nasional