Selasa, 21/02/2017 14:50 WIB
Jakarta – Perkembangan teknologi dan informasi digital yang mewabah di Indonesia akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendapatkan data yang berasal dari masyarakat. Data-data yang diantaranya dapat diperoleh melalui Facebook, Twitter, dan berbagai jenis media sosial lainnya ini akan melengkapi data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang selama ini menjadi pedoman pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Meski demikian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa data statistik tetap digunakan oleh pemerintah untuk melihat data secara keseluruhan.
Sedangkan revolusi data atau yang disebut dengan data digital atau data sosial lebih menekankan partisipasi masyarakat (bottom up), yakni laporan dan peristiwa yang direkam oleh masyarakat lalu diunggah ke media sosial. Laporan yang sifatnya persepsi ini kemudian akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan secara sepat dan tepat.
“Kita dituntut menggunakan data dengan cara berbeda. Data statistik sifatnya terbatas karena butuh waktu panjang, sedangkan masyarakat saat ini sudah hidup di era digital yang dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, media sosial seperti FB dan Twitter bukan hanya hiburan pribadi, melainkan dapat menjadi data yang berpengaruh dalam kebijakan yang diambil pemerintah,” kata Menteri Bambang dalam konferensi internasional ‘Data Revolution for Policy Makers’, Selasa (21/2) di Jakarta.
Tahun 2025, Ekonomi Indonesia Ditargetkan Tumbuh 5,6 Persen
Bahas Pencapaian SDGs, Bappenas Gelar SAC 2023 di Yogyakarta
Suharso: Penyusunan Visi Misi Capres dan Cawapres Harus Mengacu RPJPN
Menteri Bambang juga mencontohkan saat menghadapi musim hujan seperti sekarang ini, pemerintah membutuhkan data-data yang diperoleh dari laporan masyarakat di media sosial, untuk melakukan tindakan pencegahan bencana, seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya.
“Dengan keberadaan sosmed, paling tidak kita bisa mengetahui titik banjir, meskipun tidak ada validasi secara statistik. Selain itu, data yang diperoleh juga bisa membantu dalam merekayasa lalu lintas misalnya, agar tidak terjadi kemacetan ketika banjir,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Global Pulse PBB Robert Kirkpatrick menekankan urgensi penggunaan teknologi dalam menganalisa data terbaru di tengah-tengah masyarakat. Data digital (Big Data) disebut dapat menjadi salah satu pedoman pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis demi menyongsong agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development atau SDG) di dunia.
“Untuk mencapai kemajuan SDG 2030, pembuat kebijakan dapat melihat sumber-sumber baru dari data real time yang terhubung secara digital untuk membuat suatu kebijakan,” kata Robert.