Selasa, 25/07/2023 12:49 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sejumlah warga mengadu ke Polda Metro Jaya karena telah menjadi korban mafia tanah di Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Para warga itu mengaku rugi hingga Rp 6 miliar.
Seorang yang diadukan merupakan pria berinisial MDA. Tersangka bersama istrinya yang berprofesi notaris, diduga menggandakan sertifikat hak milik (SHM) tanah.
Hal ini kemudian membuat Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni angkat bicara. Menurutnya, kasus mafia tanah ini semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Karenanya, polisi dalam hal ini Polda Metro Jaya perlu memberi perhatian khusus.
“Kasus mafia tanah di Jakarta ini membuat saya risau, karena semakin lama semakin mengkhawatirkan. Karenanya saya mendorong Polda Metro Jaya untuk betul-betul memberikan atensinya dalam menangani kasus ini,” kata Sahroni, kepada wartawan, Jakarta, Selasa (25/7).
Polda Metro Pastikan Proses Hukum Berjalan Terkait Fahd El Fouz A Rafiq
Lokasi Samsat Keliling di Jakarta Hari Ini
Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP di Bali
“Pertama, tangkap komplotannya. Dalam hal ini, polisi bisa bekerjasama dengan Kemenkumham, khususnya Dirjen AHU untuk mengungkap para notaris nakal, karena saya yakin mereka punya datanya,” ujar Sahroni.
Selanjutnya, Sahroni juga meminta Polda Metro Jaya untuk mengungkap para beking dari mafia tanah tersebut. Dia meyakini, para mafia tanah bisa bergerak bebas karena mendapatkan dukungan dan perlindungan dari oknum-oknum terkait.
“Saya juga yakin mereka punya backing yang kuat, baik itu oknum di BPN, pemerintah daerah, atau bahkan aparat sekalipun. Inilah tantangan yang harus diselesaikan oleh Pak Kapolda Metro. Tangkap para beking ini sampai ke akar-akarnya,” tambahnya.
Ke depan, Sahroni berharap Polda Metro Jaya bisa lebih baik lagi dalam memberantas mafia tanah. Bahkan Sahroni tak segan “mematok” target tinggi pada Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus mafia tanah di wilayahnya.
“Nanti Komisi III ingin lihat laporan kerja Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus mafia tanah. Pastikan harus ada progress peningkatan dari waktu ke waktu,” demikian Sahroni.