Rabu, 07/06/2023 17:14 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengusulkan tambahan untuk pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp1,95 triliun. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNN RI Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).
"BNN mengusulkan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp1,95 triliun," kata dia.
Bukan tanpa alasan, menurut dia, penambahan anggaran tersebut nantinya diperuntukkan bagi sejumlah program. Mulai dari pengadaan peralatan informasi dan teknologi (IT) dan sarana prasarana pemberantasan sebesar Rp1,7 triliun.
Kemudian, penyiapan empat satuan kerja baru di wilayah Papua yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan sebesar Rp30 miliar. Selanjutnya, layanan rehabilitasi, uji sertifikasi dan uji kompetensi jabatan fungsional petugas rehabilitasi sebesar Rp40 miliar.
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
Akhir Maret 2024, Realiasasi Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp4,3 Triliun
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
“Pagu indikatif BNN untuk tahun 2024 berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp1,53 triliun. Anggaran itu diperuntukan untuk belanja pegawai sebesar Rp650 miliar, belanja operasional barang Rp415 miliar dan belanja non operasional Rp469 miliar,” terangnya.
Petrus melanjutkan, output anggaran BNN tahun 2024 diperuntukan untuk beberapa program prioritas yakni bidang pencegahan dengan program penguatan ketahanan pelajar, mahasiswa dan ketahanan keluarga. Bidang pemberdayaan masyarakat dengan program pelatihan soft skill dan life skill pada wilayah rawan.
Selanjutnya, bidang rehabilitasi dengan program penguatan kelembagaan dan SDM layanan rehabilitasi, penyelenggaraan intervensi berbasis masyarakat (IBM), layanan SKHPN dan layanan rehabilitasi pada balai, loka dan klinik pratama.
“Kemudian, bidang pemberantasan dengan program penyeledikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan pencucian uang serta optimalisasi TAT. Bidang layanan laboratorium dengan program penyelenggaraan layanan pemeriksaan Narkotika dan NPS untuk aparat penegak hukum maupun layanan kepada masyarakat,” tandasnya.