Kamis, 08/12/2022 17:44 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Walikota Solo, Gibran Rakabuming dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melapor kepada aparat kepolisian nama-nama yang diduga menjadi beking penambangan liar di wilayah pemerintahannya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga meminta, Walikota dan Gubernur menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menertibkan tindakan melawan hukum tersebut.
“Bila perlu melaporkan nama-nama tersebut langsung ke Presiden Joko Widodo. Supaya Presiden dapat memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ikut menertibkan aksi beking oleh orang besar ini,” kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (8/12).
"Bila benar di lapangan ditemukan pelanggaran yang dibeking orang besar maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah melaporkannya ke aparat berwenang. Bukan malah sekedar mengumbar isu di media tapi tidak menyelesaikan masalah," imbuhnya.
Preman Sewaan PT SKB Bikin Rugi Puluhan Miliar PT GPU, Mabes Polri Turun Tangan
Presiden Joe Biden Beri Penghargaan Bergengsi untuk Michelle Yeoh
Jewel Tampilkan Karya Seni dalam Balutan Gaun Perak Iris van Herpen
Legislator Dapil Banten III ini menilai, Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penertiban penambangan liar di wilayahnya. Bila menemukan kendala atau hambatan dalam proses penertiban maka Pemerintah jangan sungkan menempuh jalur hukum. Bukan malah membiarkan oknum-oknum pejabat yang menjadi beking leluasa melancarkan aksinya.
"Pemerintah Pusat mestinya segera mengatasi soal ini, termasuk juga soal tambang di Kalimantan Timur. Ini kan menjadi preseden buruk hubungan pusat-daerah. Selain bocornya penerimaan negara yg semestinya diperoleh. Kekayaan alam indonesia yang semestinya dapat memakmurkan, terkesan hanya menjadi bancakan oknum. Ini tidak sehat secara ekonomi dan politik," tegas Mulyanto.
Dia menyebutkan, sudah saatnya Pemerintah bertindak tegas kepada oknum beking penambangan liar. Karena itu perlu komitmen dan keberanian untuk memberantas perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama. Pemerintah harus punya kemauan kuat untuk memberantas beking penambangan liar ini secara tuntas.
"Usut semua, mulai dari operator lapangan, jaringan sampai ke dalangnya. Jangan kasih kendor," demikian kata Mulyanto.