Sabtu, 06/08/2022 09:33 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Perkembangan ruang digital dianggap membuka akses seluasnya bagi kaum perempuan dalam berpolitik, maupun dalam menyuarakan aspirasi politiknya.
Apalagi dari data yang ada, 76 persen pengguna internet merupakan kaum perempuan. Hal ini tentu dapat mempermudah perempuan dalam menyuarakan aspirasinya.
Demikian mengemuka dalam acara diskusi Milenal Bincang Politik bertajuk Urgensi Perspektif Gender Dalam Proses Politik dan Pembuatan Kebijakan Publik di Era Digital, yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (5/8/2022).
Diskusi yang diselenggarakan Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia yang bekerjasama dengan Bakti Kominfo itu menghadirkan Dosen Filsafat UI, Donny Gahral Adian, Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Zulfiani Lubis, Dosen Sekolah Hukum Tinggi Indonesia Jentera, Bivitri Susanti dan Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid sebagai keynote speaker.
Ditemukan Sosok Mayat di Jalan Kalimalang, Ini Identitasnya.
Perempuan Indonesia Didorong Beri Dampak Positif hingga Cintai Budaya Lokal
Peringatan Hari Kartini Momentum Hidupkan Perjuangan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan
Dalam sambutannya, Meutya Hafid mengatakan tantangannya adalah, apakah ruang digital sudah aman bagi para perempuan untuk bersuara?
Seringkali, lanjut Meutya Hafid masih adanya tindakan seksisme yang diskriminatif terhadap perempuan. Terlebih, masih kentalnya pandangan patriarkis terhadap perempuan dan politik.
"Oleh sebab itu, urgensi perspektif gender dalam proses politik dan pembuatan kebijakan publik penting karena tujuannya adalah agar setiap kebijakan yang lahir dari pemerintah sifatnya adil, dan mengakomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujar politisi perempuan Partai Golkar itu.
Sementara itu, Dosen Filsafat UI, Donny Gahral Adian mengatakan dalam kasus partisipasi perkembangan media digital dapat menguatkan berbagai isu terkait kesetaraan gender.
Juga tentang pemenuhan hak-hak perempuan yang secara struktural dan sosial sudah diupayakan melalui pemberlakuan regulasi dan reedukasi berkala lewat normalisasi perlahan keterlibatan perempuan di tengah masyarakat.
"Media digital menghadirkan opsi alternatif kampanye bagi para kandidat perempuan dengan biaya operasional yang lebih terjangkau serta penyampaian pesan yang cepat dan menjangkau lebih luas," ujarnya.
Sementara itu Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Zulfiani Lubis mengatakan perempuan di era sekarang ini harus turut adil dalam teknologi digital serta berperan penting menjadi instrumen politik yang efektif.
Uni Lubis menuturkan bahwa yang dimaksud sebagai instrumen politik adalah alat yang digunakan untuk menyebarluaskan program dan mengumpulkan dukungan publik, seperti media massa.
“Ketika media massa memuat prestasi dan pencapaian pemerintah, atau partai politik, misalnya, maka media tengah menjadi instrumen politik,” ujarnya.
Uni Lubis menyampaikan juga bahwa perempuan harus bisa menjawab aspirasi kaum millenial dan menjadi instrument politik yang efektif.
Perempuan politisi, dan perempuan pemimpin di berbagai bidang, menurutnya memiliki peran efektif untuk menjawab aspirasi millenial, karena ini peran yang diemban secara alamiah.
Di tempat yang sama, Dosen Sekolah Hukum Tinggi Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menjelaskan, wajah demokrasi Indonesia sesungguhnya telah menunjukkan kesetaraan gender pasca Undang-Undang Pemilu mewajibkan partai politik untuk mengusung minimal 30 persen calon legislatif perempuan.
"Muncul pertanyaan apakah peningkatan jumlah legislator perempuan yang ada benar-benar mampu memberikan dampak pada produk legislasi yang adil bagi perempuan," katanya.