Jum'at, 01/07/2022 14:12 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengkritisi rencana penerapan kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM dan LPG bersubsidi.
Menurutnya, Pertamina jangan sampai menerapkan penggunaan aplikasi tersebut sebelum ada revisi Perpres terkait hal tersebut.
"Di masyarakat terkesan soal pembatasan ini seperti segera dilaksanakan. Jadi saya mendesak Pertamina untuk tidak menambah bising di tahun politik yang sudah ramai ini," kata Mulyanto dalam keterangan resminya kepada Jurnas.com, Jumat (1/7).
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, sebelum terbitnya revisi Perpres terkait, termasuk Peraturan BPH Migas, maka Pertamina dilarang mengambil tindakan apapun terkait perubahan tata cara penjualan bahan bakar bersubsidi.
Berjudi selama Debut, Skorsing Tonali Bertambah Lagi
Muhadjir: Penanganan Bencana di Tiga Provinsi Berjalan Baik
Jesus Putuskan Bertahan di Arsenal Musim Depan
Kalau pun Pertamina ingin melakukan uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM dan LPG bersubsidi sifatnya harus suka rela tanpa paksaan.
"Selama tidak ada keluhan masyarakat. Uji coba bersifat persuasif dan sukarela (voluntary) serta edukatif, tentu baik2 saja. Namun bila bersifat mandatory tentu tidak boleh dilakukan sebelum ada regulasi Pemerintah yang jelas," tegas Mulyanto.
Legislator Dapil Banten III ini menambahkan, dalam waktu dekat Komisi VII DPR RI akan memanggil Pertamina untuk menanyakan rencana penerapan kebijakan ini. DPR juga akan meminta penjelasan rinci terkait kebijakan ini, termasuk soal dampak yang akan timbul bila kebijakan diterapkan.
"Pertamina adalah operator. Bukan regulator. Sehingga segala tindakan operasional Pertamina terkait pengadaan dan distribusi bbm dan lpg bersubsidi mestilah berbasis regulasi Pemerintah. Karena itu DPR ingin memastikan apa yang dilaksanakan Pertamina saat ini ada payung hukumnya," demikian kata Mulyanto.