Rabu, 15/06/2022 10:01 WIB
Jayapura, Jurnas.com - Universitas Cenderawasih berharap pemerintah menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun depan. Saat ini, perguruan tinggi negeri satker itu hanya mendapatkan alokasi 577 penerima, sedangkan peminatnya sangat tinggi.
"Daftar tunggu KIP Kuliah menjadi acuan bagi kami agar ditingkatkan kuotanya. Kami memang ada beasiswa lain, seperti beasiswa Djarum dan lain-lain, tapi kuotanya hanya satu atau dua mahasiswa," kata Pembantu Rektor III Universitas Cenderawasih, Jonathan Kiwasi Worumi saat ditemui di kampus Universitas Cenderawasih, Papua, pada Selasa (14/6).
Tingginya angka kemiskinan di Papua, lanjut Jonathan, juga menjadi pertimbangan lainnya. Kuota KIP Kuliah 577 penerima dinilai sangat rendah dibandingkan dengan program sebelumnya, Bidikmisi, yang mengakomodasi hingga 2.000-an mahasiswa.
Hal senada juga diungkapkan Plt Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Cenderawasih, Chris Jan Rumsamo. Menurut keterangan Chris, hampir 90 persen mahasiswa berasal dari kalangan keluarga tidak mampu.
Siswa SMKN 2 Kasihan Unjuk Gigi Lewat Konser Teaterikal
Kemdikbudristek: Kecerdasan Buatan Dorong Pemajuan Perguruan Tinggi
31 Perusahaan China Jalin Kemitraan dengan 77 Kampus Vokasi
"Kalau punya kemampuan ekonomi bagus, mereka tidak akan kuliah di Universitas Cenderawasih. Pasti di luar (Papua) semua," ujar Chris.
Indikator ekonomi mahasiswa Universitas Cenderawasih, sambung Chris, terlihat dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hingga saat ini, UKT Universitas Cenderawasih menurut klaim Chris, masih yang termurah di Indonesia.
"UKT kami untuk prodi kedokteran misalnya, cuma Rp5 juta per semester. Dengan kampus lain (harganya) jauh. Kalau kita naikkan, mereka (mahasiswa) pasti tidak bisa bayar," tutur dia.
"Dan setiap kali bayar UKT, mereka selalu minta dikurangi karena tidak mampu bayar," imbuh Chris.
KIP Kuliah merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Ma`ruf Amin. Selain mendapatkan bantuan pendanaan kuliah, penerima juga memperoleh bantuan biaya hidup, yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah.