Senin, 06/06/2022 21:42 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI memprioritaskan program yang berkaitan dengan masyarakat dalam realisasi anggaran Tahun 2022 dan tidak memasukkannya ke dalam automatic adjusment Tahun Anggaran 2022.
Kesepakatan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen RBTKE dan Kementerian ESDM RI di Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/6). Khususnya menyangkut Bantuan Pasang Baru listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin, pihaknya mendorong seluruh eselon I Kementerian ESDM RI untuk lebih pro aktif dalam berkoordinasi dan melibatkan Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan program kegiatan TA 2022.
"Termasuk perencanaan, revisi peraturan yang membatasi dan kendala-kendala yang dihadapi dan implementasi program di lapangan khususnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat di daerah," ujar Mukhtarudin.
Korea Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Diplomatik dengan Alasan Ancaman Korea Utara
Lokasi Protes pro-Palestina di UCLA Diserbu dan Dibubarkan Polisi
Jessica Alba Jadi Komando Pasukan Khusus di Trigger Warning
Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendesak seluruh Eselon I Kementerian ESDM RI untuk memprioritaskan perencanaan anggaran yang fungsional dan efisien termasuk dengan melakukan proses tender, pelaksanaan program lebih awal dengan memprioritaskan daerah 3 T.
Politisi Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah ini menjelaskan, program pembangunan mesti berkeadilan dan berkelanjutan, agar dirasakan semua penduduk. Termasuk tentunya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Selain itu, Komisi VII DPR mendorong Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk memantau percepatan pengadaan pembangkit listrik dengan PT PLN Persero sesuai dengan perencanaan ketersediaan sebaran Gardu induk, Gardu transmisi dan gardu distribusi di wilayah Maluku, Maluku Utara dan daerah 3 T lainnya seperti Papua Papua barat dan wilayah Kalimantan.
"Koordinasi itu penting agar listrik dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat," demikian kata Mukhtarudin.
Keyword : Warta DPR Komisi VII Mukhtarudin listrik Golkar ESDM PLTS Atap