Senin, 25/04/2022 10:05 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengaresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan ekspor minyak sawit dan minyak goreng.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) SPKS, Mansuetus Darto menilai, penghentikan ekspor yang sifatnya sementara dengan batasannya mampu menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri secara merata dengan harga yang bisa dijangkau.
"Sebab para pelaku usaha, selalu sibuk memikirkan supply produk olahannya ke luar negri karena menguntungkan dan mereka melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negri," ujar Darto dalam keterangannya diterima Jurnas.com pada Minggu (25/4).
Meski demikian, Darto mengakui bahwa imbas kebijakan tersebut membuat penurunan harga tandan buah segar (TBS). TBS di Sekadau, Kalimantan Barat menurun Rp 400 per kg dan Jambi sekitar Rp 500 per kg.
Perusahaan Sawit Wilmar Grup Dituding Praktik Monopoli
Kebijakan Pemerintah Hapus Tarif Pungutan Ekspor Sawit Dinilai Masih Setengah Hati
Mendag Zulhas Sebut Tidak Ada Mafia Minyak Goreng, Ini Kata Petani Sawit
Karena itu, Darto meminta pencatatan di pabrik soal nama petani yang menyuplai buah masuk pabrik. Sebab, ini akan menguntungkan pabrik perusahaan karena ketika situasi normal, mereka akan menjual CPO dengan harga normal, tetapi mereka membeli Buah sawit dari petani dengan harga murah.
"Pencatatan di pabrik harus jelas, sehingga keuntungan mereka tadi saat situasi normal bisa dikembalikan kepada petani uangnya. Ini solusi alternatif," tutur Darto.
"Atau kalau tidak, alokasikan dana Sawit di BPDP-KS dengan program yang inovatif misalnya dengan bantuan pupuk atau berdasarkan kebutuhan petani. Sebab kalau harga turun, petani tidak bisa membeli pupuk," sambungnya.
Darto menilai, masalah kenaikan minyak goreng akan selalu terjadi ke depannya. Sebab, pelaku usaha minyak goreng mengusai hulu hilir minyak sawit, dengan memiliki kebun hingga proses refinery minyak goreng.
Sayangnya, lanjut Darto, negara tidak memiliki refinery minyak goreng. Olehnya itu, pemerintah harus memperkuat koperasi petani ataupun badan usaha negara untuk mengembangkan refinery minyak goreng baik skala mikro maupun skala besar.
"Agar negara selalu tidak kalah dengan segelintir orang itu. Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negeri," tegasnya.