Komisi I DPR Minta Pemerintah Evaluasi Bebas Visa

Kamis, 22/12/2016 13:44 WIB

Jakarta - Kebijakan pemerintah soal bebas visa terhadap ratusan negara sahabat diminta untuk segera dievaluasi. Sebab, kebijakan itu dinilai justru mempersulit sistem kontrol terhadap para turis yang masuk ke tanah air.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Bahri Anshori mengatakan, ketika bebas visa diterapkan, maka harus betul-betul siap. Sebab, tanpa ada bebas visa saja, banyak WNA yang menyalahgunakan visa tersebut.

"Kebijakan bebas visa itu perlu dievaluasi kembali tentang kesiapan aparat penegak hukum, lingkungan imigrasi, laut, dan udara," kata Syaiful, ketika dihubungi, Kamis (22/12).

Semestinya, kata Syaiful, bebas visa itu hanya diberikan kepada negara-negara tertentu, yang punya hubungan baik dengan Indonesia. Misalnya, yang berkaitan dengan investasinya, perizinan. Sekarang, tambah Saiful, bebas visa hampir diberikan kepada semua negara sehingga banyak yang tidak terkontrol.

"Karena orang datang ke Indonesia kan tidak lewat udara saja, bisa laut, darat, inilah yang perlu kita teliti bersama, agar negara-negara itu memberikan keuntungan bagi kita, baik keuntungan secara ekonomi maupun ketahanan," demikian Syaiful.

TERKINI

10 Hari Terjebak, Warga China Ditemukan Selamat dari Banjir Bandang Nepal Rekomendasi Makanan Tinggi Protein untuk Diet Tanpa Lemas Sukses di 30 Provinsi, Ahmad Muzani Komitmen Perluas Skala LKBB-PB 2027 FKS Food Hidupkan Kembali Cerita di Balik Produk Legendary Brand