Jum'at, 18/03/2022 18:48 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Bukan tanpa alasan, menurut dia, dalam Laporan Ombudsman RI tahun 2021, pemerintah daerah menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan, dengan 2.945 laporan. Sebagian besar laporan adalah praktik maladministrasi antara lain seperti penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan dan penyimpangan prosedur.
"Kurang optimalnya pelayanan publik oleh pemerintah daerah perlu diperhatikan secara lebih serius. Laporan tersebut menunjukkan kinerja pemerintah daerah patut dipertanyakan dan dievaluasi," kata LaNyalla dalam keterangan resmi, Jumat (18/3).
Dia berharap, laporan dari Ombudsman RI menjadi pelecut aparat Pemda untuk meningkatkan kinerja. Sehingga tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah tetap terjaga.
Legislator Minta Pemerintah Pertimbangkan Usul Ombudsman Tunda Seleksi CASN
ICW Tolak Keras Soal Kemungkinan KPK Dilebur dengan Ombudsman
Alexander Marwata Respons Kemungkinan KPK dan Ombudsman Bergabung
"Laporan tersebut tidak boleh diabaikan melainkan agar dievaluasi untuk peningkatan pelayanan. Jika dibiarkan dan tidak ada tindak lanjut justru akan menambah ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara," paparnya.
Di sisi lain LaNyalla beranggapan bahwa laporan Ombudsman RI tersebut bisa jadi kurang mencerminkan permasalahan yang sesungguhnya. Karena kebanyakan masyarakat ketika tidak mendapatkan pelayanan yang optimal, mereka diam dan pasrah.
"Kalau prediksi saya sepertinya jumlah masyarakat yang kurang terlayani lebih besar dari laporan yang masuk," jelasnya.
Seperti diketahui ada lima instansi yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman RI sepanjang 2021 terkait pelayanan. Pertama pemerintah daerah sebanyak 2.945 laporan, Kementerian ATR/BPN 811 laporan, Kepolisian 676 laporan, Kementerian atau instansi pemerintah 612 laporan dan BUMN/BUMD sebanyak 545 laporan.