Selasa, 22/02/2022 12:19 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai sikap Presiden Joko Widodo yang memanggil Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait polemik pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di tengah masyarakat merupakan langkah positif.
“Saya kira apa yang diperintahkan oleh Presiden kepada Menko Ekonomi dan Menteri Ketenagakerjaan untuk melakukan revisi suatu langkah yang sangat positif. Artinya pantas kita apresiasi. Karena Presiden mendengarkan suara parlemen, secara khusus dari Ibu Ketua DPR untuk merevisi Permen itu," kata Rahmad dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Selasa (22/2).
Perintah Presiden untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT. Untuk detailnya, Presiden Jokowi juga meminta agar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan direvisi.
“Presiden mendengar langsung masukan-masukan dari berbagai kalangan terkait polemik pencairan dana JHT.Termasuk, mendengar suara Ketua DPR RI Puan Maharani serta para pekerja dan memerintahkan kepada Menko dan Ibu Menteri melakukan suatu revisi terhadap persyaratan pencairan dana JHT," jelas politisi PDI-Perjuangan itu.
Jokowi Beri Penghargaan kepada Menantunya
Jokowi soal Putusan Gugatan Pilpres 2024: Itu Wilayahnya MK
MK: Presiden Harusnya Membatasi Tampil dengan Capres Tertentu
Rahmad mengatakan, saat ini yang perlu menjadi pembahasan yakni mekanisme terhadap revisi aturan itu seperti apa. Ia berharap pemerintah untuk membahas dengan lebih baik lagi. Tentunya, dengan mengundang dan mengajak seluruh stakeholder yang ada, tidak hanya sebatas pekerja tetapi juga para akademisi hingga ekonom.
“Niatan JHT ini sangat baik dalam rangka para pekerja mendapatkan hasil yang lebih baik di usia pensiun untuk melanjutkan hidup baru lagi,” tandas Rahmad.
Rahmad menambahkan, dengan tetap menggunakan semangat dan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tertera jelas kapan JHT akan diambil, boleh diambil dan kemudian masa diskresi-diskresi itu.
“Saya kira jalan tengahnya itu, kita menyampaikan agar keinginan para pekerja itu bisa terakomodir," jelas legislator dapil Jawa Tengah V ini.