Jum'at, 21/01/2022 17:26 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sosok Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto dirasa belum mampu mendongkrak elektabilitas partai beringinin untuk menjadi pemenang dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiludin Ritonga, segala cara yang dilakukan untuk membuat elektabilitas Airlangga meroket tak membuahkan hasil maksimal. Salah satunya, branding lewat billboard senilai Rp243,15 Miliar. Hal itu terbukti tak mendongkrak elektabilitas Airlangga.
"Logikanya dengan jabatan seabreg, seharusnya elektabilitasnya sudah meroket. Karena itu menurut saya Golkar akan kehilangan momentum kalau tetap memaksakan Airlangga sebagai capresnya," kata Jamil saat dihubungi, Jumat (21/1).
Solusinya, menurut Jamil, Golkar perlu mencari sosok lain di internal untuk bisa ditawarkan ke publik sebagai Capres Golkar melalui survei internal yang kredibel. Bukan memaksakan Airlangga.
Legislator Golkar Hormati Sikap Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Pesan Gibran di Paskah Nasional GAMKI: Pemuda Jaga Kerukunan Umat
Golkar Hormati Putusan PHPU MK: Mari Kembali Merajut Persatuan
"Survei harus diberikan kepada lembaga profesional yang tidak berpihak kepada Airlangga. Menurut saya, itu cara yang paling elegan untuk konflik-konflik internal," kata Jamil.
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin meyakini elektabilitas Airlangga bisa naik jika kerja-kerja kolektif kader beringin berjalan dengan baik. "Saya rasa kerja kolektifnya belum jalan. kader Golkar masih mementingkan Pileg mereka, dibandingkan Pilpres," katanya
"Orang-orang Golkar masih berpikirnya, ngamanin nasib sendiri aja di Pileg. Urusan Airlangga urusan sendiri lah, kira-kira begitu. Ini yang membuat elektabilitas Airlangga nggak terkatrol, nggak naik," sambung Ujang.
Sebelumnya, Inisiator GMPG Sirajuddin Wahab menyebut, anggaran billboard Airlangga tembus Rp243,15 miliar sepanjang Juli-Desember 2021. Tapi elektabilitas Airlangga hanya 0,8 persen berdasarkan data Voxpol Center dan 0,2 persen berdasarkan data Indikator Politik Indonesia.
"Ini seharusnya disadari oleh seluruh kader partai Golkar bahwa mesin mogok tidak dapat didorong oleh billboard. Sekali masyarakat mengatakan tidak, maka sungguh bodoh jika kita paksakan," kata dia belum lama ini.