Kamis, 06/01/2022 21:20 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Ketenagakerjaan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap 61 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan indikasi nonprosedural di daerah Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).
Calon pekerja migran tersebut berasal dari perusahaan penyalur yakni PT TBN dengan rencana penempatan negara Australia sebagai pekerja di sektor pertanian, dengan spesifikasi sebagai pekerja pemetik apel.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3), Haiyani Rumondang, menyampaikan saat ini jajarannya yang tergabung dalam Satgas Pelindungan dan Pekerja Migran, yang terdiri dari Diirektorat P2PMI dan Ditjen Binwasnaker dan K3 sedang melakukan pendataan dan pembinaan terhadap ke-61 CPMI yang sebagian besar berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.
"Terkait dugaan indikasi penempatan ilegal ini, kami masih mendata dan menggali informasi lebih detail, kami masih memeriksa baik kepada perusahaan penyalur maupun CPMInya itu sendiri," ujar Haiyani.
Biden Umumkan akan Bangun Pelabuhan Sementara untuk Salurkan Bantuan ke Gaza
Biden Umumkan akan Bangun Pelabuhan Sementara untuk Salurkan Bantuan ke Gaza
Ganjar Gagas Program KTP Sakti, Penyaluran Bansos Jadi Mudah Diawasi
Haiyani menyebut jika nantinya perusahaan penempatan CPMI tersebut terbukti ilegal, Ia berharap pelakunya dapat ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Penegakan hukum dilakukan agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku, termasuk siapa pun yang terlibat," ucapnya.
Direktur Bina Riksa Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna, menambahkan bahwa hari ini pihaknya melakukan pendataan yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen baik Paspor, Visa, serta dokumen kesehatan sebagai syarat perjalanan.
Lebih lanjut, Yuli menyampaikan bahwa sementara ini ke 61 CPMI diamankan di Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Cevest, Bekasi, Jawa Barat.