Jum'at, 24/12/2021 15:56 WIB
TOKYO, Jurnas.com - Jepang tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing pada Februaril. Langkah tersebut kemungkinan akan memperdalam ketegangan dengan China.
Dikutip dari Reuters, keputusan Toyko mengikuti boikot diplomatik yang dipimpin Amerika Serikat (AS) terhadap Olimpiade karena kekhawatiran tentang hak asasi manusia di China, meskipun Jepang menghindari secara eksplisit menyebut langkahnya seperti itu.
Sementara Jepang adalah mitra AS, Negeri Matahari Terbit itu juga memiliki ikatan ekonomi yang kuat dengan China.
Tokyo tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade, tetapi akan mengirim beberapa pejabat yang memiliki hubungan langsung dengan Olimpiade, kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dalam jumpa pers.
31 Perusahaan China Jalin Kemitraan dengan 77 Kampus Vokasi
Partai pro-Tiongkok Menang Telak dalam Pemilu Maladewa, Menjauh dari India
Banjir Besar Diperkirakan akan Melanda Guangdong China, Jutaan Orang Terancam
Mereka termasuk Seiko Hashimoto, ketua panitia penyelenggara Tokyo 2020, serta ketua panitia Olimpiade dan Paralimpiade domestik.
"Jepang percaya bahwa penting bagi China memastikan kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum, yang merupakan nilai universal masyarakat internasional. Jepang menangani hal-hal itu dengan China secara langsung di berbagai tingkatan," kata Matsuno.
"Seperti yang ditunjukkan oleh Tokyo Games, Olimpiade dan Paralimpiade adalah perayaan perdamaian dan olahraga yang memberi keberanian kepada dunia. Pemerintah Jepang memutuskan tanggapannya terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing dengan mempertimbangkan poin-poin itu, dan memutuskannya sendiri," sambung dia.
Ketidakhadiran pejabat Jepang tidak dianggap sebagai "istilah khusus", kata Matsuno, yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak menyebut langkah itu sebagai boikot.
Jepang biasanya mengambil nada yang lebih lembut tentang masalah hak asasi manusia di China, yang mencerminkan ketergantungannya yang meluas pada China, tidak hanya sebagai pusat manufaktur, tetapi sebagai pasar untuk segala hal mulai dari otomotif hingga peralatan konstruksi.
Namun, Perdana Menteri Fumio Kishida telah menghadapi tekanan yang meningkat di dalam Partai Demokrat Liberal yang berkuasa untuk mengambil sikap lebih keras terhadap China, kata penyiar publik NHK.