Selasa, 14/12/2021 10:18 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Tanoto Foundation mengadakan Forum Nasional Stunting 2021. Tujuannya, untuk mempercepat penuranan stunting.
Masalah stunting masih menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia (SDM). Saat ini, status Indonesia masih berada di urutan 4 dunia dan urutan ke-2 di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting.
Wakil Presiden Ma`ruf Amin dalam sambutannya berharap melalui Forum Nasional Stunting 2021 terbangun komitmen terbangun komitmen dari seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat terbentuk input dan rekomendasi bagi rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting.
"Tema yang diambil dalam kegiatan ini harus dapat kita maknai dengan baik, sehingga dapat menjadi roh dan penyemangat kita dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting," kata Wapres Ma`ruf, Jakarta, Selasa (14/12).
Studi: Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Pengaruhi Pengasuhan Anak
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Sederet Fakta Penyebab Anak Menjadi Stunting, Ini Penjelasan BKKBN
Wapres Ma`ruf mengatakan, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen bersama. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.
"Hingga tahun 2021, seluruh Bupati dan Wali Kota dari 514 kabupaten/kota telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah. Komitmen ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya di daerah," kata Wapres Ma`ruf.
Wapres Ma`ruf juga mengatakan, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja.
"Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan," ujar dia.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, BKKBN berkomitmen untuk mencapai target 14 persen angka stunting di tahun 2024, yang saat ini berada di angka 27,7 persen.
Hasto mengatakan, BKKBN sudah membuat terobosan atau inovasi untuk penurunan stunting yaitu dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). "Jadi stunting itu dimulai dari keluarga, pendekatan melalui keluarga dimana tim pendamping keluarga itu ada 3 unsur yaitu dari Kesehatan atau Bidan, Tim Penggerak PKK dan Kader-kader yang ada di daerah," kata Hasto.
"Bagi calon-calon pengantin 3 bulan sebelum melakukan pernikahan agar mendaftarkan diri di KUA dan kita bekerja sama dengan Kementrian Agama, agar melihat data-data dari calon pengantin tersebut apakah memang sudah sehat dan memenuhi syarat kesehatannya, apakah tidak ada yang namanya kurang darah dan sebagainya," sambungnya.
"Bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan kalau memang belum sehat, tetap melaksanakan akad nikah tetapi jika dideteksi ternyata kurang sehat, maka diharapkan ditunda dulu kehamilannya. Harapannya begitu hamil dan melahirkan diharapkan anaknya sehat," tambahnya.
Menurut Hasto, banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya hamil sehingga ketika datang ke dokter ternyata sudah hamil 3 bulan. Padahal masa kritis adalah saat janin usia sebelum 56 hari atau sekitar 8 minggu, karena pada masa inilah sukses tidaknya organ janin tumbuh sehingga bakat bibir sumbing, cacat atau stunting bisa mulai terlihat pada masa ini.
"Laki-laki juga jangan sampai tidak mengambil peran, dengan membiasakan hidup sehat 75 hari sebelum konsepsi (pertemuan sel telur dan sperma) dengan mengurangi atau berhenti merokok. Karena sperma berkualitas yang dibutuhkan untuk membuahi sel telur sudah terbentuk pada rentang waktu tersebut," tegasnya.
Selain itu, Hasto juga menyampaikan, BKKBN telah meluncurkan program Mahasiswa Peduli Stunting atau disebut Mahasiswa Penting. Program ini merupakan bentuk pendampingan kepada keluarga berisiko stunting.
"Kualitas SDM ditentukan dari 1000 hari pertama sejak kehamilan, meskipun tinggal ditempat tidak layak, tidak boleh ada stunting. Program Mahasiswa Penting akan digaungkan hingga ke seluruh perguruan tinggi, jangkauannya pun akan secara luas menyentuh masyarakat hingga pelosok tanah air," kata Hasto.
Anggota Dewan Pembina Tanoto Foundation, Belinda Tanoto mengajak berbagai pihak untuk memberi perhatian lebih dan mengambil aksi nyata melawan stunting.
"Tanoto Foundation mendukung target pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting balita di Indonesia melalui kerja sama. Karena kami percaya salah satu kunci keberhasilan pencegahan stunting adalah kolaborasi antara semua pihak, baik itu pemerintah maupun swasta. Dan tidak hanya pemerintah pusat namun juga para pemegang tanggung jawab di daerah," ujarnya.
Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen di bidang Pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada tahun 1981, berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
Sejauh ini Tanoto Foundation telah bekerja sama dengan Wold Bank dalam mendukung implementasi program Investing in Nutrition and Early Years (INEY), dengan Kementerian Sosial RI dalam peningkatan kapasitas Pendamping PKH untuk menyampaikan modul pencegahan dan penanganan stunting kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat.
Tanoto Foundation juga berkerja sama Kementerian Kesehatan, TP2AK/Setwapres dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi Komunikasi Perubahan Perilaku di tujuh kabupaten.
Kemudian kerja sama dengan UNICEF dalam pendampingan teknis kepada pemerintah tingkat provinsi dan kampanye pemahaman dan pencegahan stunting, dengan Alive & Thrive dalam studi penggunaan metode desain berbasis masyarakat untuk perbaikan pola makan ibu, bayi dan anak, dan beberapa program lainnya.