Pemerintah Perlu Sensitif Tangkap Kegelisahan Soal WNA Ilegal
Rabu, 30/11/2016 14:09 WIB
Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk lebih sensitif dalam menangkap kegelisahan publik terkait keberadaan Warga Negara Asing (WNA) ilegal yang kian menjamur di tanah air.
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR
Rofi Munawar Mengatakan, kebijakan pemerintah cenderung permisif terhadap keberadaan
WNA di Indonesia.
"Pemerintah perlu sensitif dalam menangkap kegelisahan publik mengenai keberadaan
WNA ilegal dan tidak terlatih akhir-akhir ini," kata Rofi, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/11).
Menurutnya, jika keberadaan
WNA ilegal tidak segera diantisipasi secara cepat oleh pemerintah, maka akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sebab, kebijakan pemerintah di bawah tampuk kepemimpinan Jokowi mengkhawatirkan. Sebab, menimbulkan banyak keresahan dan kerentanan sosial.
"Jelas ini perlahan-lahan akan mengganggu kedaulatan negara,” tegas Angota Komisi VII DPR itu.
Sebagaimana diketahui, sejumlah insentif dari pemerintah diberikan ke
WNA. Alasannya meningkatkan investasi. Antara lain kemudahan kepemilikan penuh saham dalam berbagai bisnis, kemudahan memiliki property dan kemudahan usaha.
Tak hanya itu, kebijakan bebas visa bagi 169 negara dapat berpotensi adanya celah terjadinya persoalan di tengah masyarakat. Sebab, tidak semua negara dari 169 negara tersebut potensial bagi Indonesia.
"Kesan terburu-buru dan tanpa perhitungan matang, nampak sekali. Isu
WNA akhir-akhir ini menjadi krusial dan mengundang berbagai macam masalah. Dan itu telah terjadi di beberapa daerah," tegasnya.
TERKINI
Taylor Swift Sedih Tinggalkan Pacar dan Teman-temannya untuk Eras Tour di Eropa
Album Beyonce Cowboy Carter Disebut Layak Jadi Album Terbaik Grammy 2025
Ryan Gosling Bikin Aksi Kejutan ala Stuntman The Fall Guy di Universal Studios
Dwayne Johnson Senang Jadi Maui Lagi di Moana 2