Senin, 01/11/2021 12:08 WIB
Jakarta, Jurnas.com - DPR RI akan terus melaksanakan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan untuk fokus pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Demikian dikatakan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam pidato di Rapat Paripurna, Senin (1/11).
Menurutnya, AKD juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi perhatian masyarakat luas.
Masalah-masalah tersebut diantaranya, kasus pinjaman online illegal, rencana kenaikan Upah Minimum 2022, penanganan Pandemi Covid-19, yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian Covid-19.
Raih KWP Award 2026, Amelia Komit Jaga Ruang Digital yang Sehat dan Aman
Sekjen Demokrat Respon RUU Pemilu: Waktu Masih Panjang
Sarmuji Sabet Penghargaan Legislator Responsif Terhadap Aspirasi Publik
“Kemudian kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali. Antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrim. Kesiapan Pemerintah menghadapi lonjakan Covid-19 menjelang akhir tahun 2021 dan rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia,” urai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini.
Puan menambahkan, DPR RI selalu dituntut rakyat untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat. DPR RI dengan kewenangan yang dimilikinya, akan secara efektif mendorong Pemerintah semakin baik kinerjanya dalam menangani pelayanan dan urusan rakyat.
“Sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya,” sambung Puan Maharani yang politisi PDIP ini.