Kamis, 21/10/2021 21:56 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa membahas tunjangan kepada penegak hukum dalam penanganan perkara bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita ingin menstandarkan remunerasi terkait untuk para penegak hukum," kata Suharso Monoarfa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (21/10).
Suharso mengatakan penyamaan tunjangan itu sudah dibahas KPK dengan pemerintah bertahun-tahun. Namun, kedua belah pihak tidak menemukan titik terang.
Pemerintah juga membahas hal itu bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Pemerintah tidak ingin ada pemberian tunjangan berbeda dalam penanganan perkara yang dilakukan penegak hukum. Hasil pembahasan tunjangan ini nantinya akan diserahkan ke Kementerian Keuangan.
Ini Sejarah Lahirnya KPK sebagai Garda Terdepan Antirasuah
KPK, Partai Politik, dan Logika Demokrasi yang Tersesat
KPK Hibahkan 13 Aset Senilai Rp3,6 Miliar ke Pemkab Indragiri Hulu
"Kita sudah datang misalnya di kejaksaan dari kepolisian tapi kita kan banyak hal yang perlu disepakati bersama sampai kemudian nanti di bawa ke Kementerian Keuangan," ujar Suharso.
Rencana penyamaan tunjangan ini ada dalam aksi ke-12 Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK). Dalam rencana aksi itu, pemerintah ingin adanya perbaikan sistem penghargaan bagi aparat penegak hukum (APH).
Suharso juga mengatakan pemerintah sempat membahas sistem pengelolaan gaji tunggal dengan KPK. Dia berharap sistem baru ini nantinya menjadi lebih baik.
"Ya pasti harus lebih sejahtera dan kemudian bagaimana cara klaim yang lebih masuk akal gitu," tutur Suharso.