Kamis, 21/10/2021 15:44 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mendorong pemerintah untuk memberikan anggaran kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).
Menurutnya, penambahan anggaran penting dilakukan untuk memperkuat kinerja-kinerja LADI yang selama ini terkesan lamban.
“Jadi saya kira ke depan kenapa kita harus memperkuat LADI dan harus memberikan anggaran,” kata Hetifah dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang bertema Sukses Tim Thomas Cup Tanp Kibaran Merah Putih, Ada Apa, di Media Center Parlemen, Kamis (21/10).
Bukan tanpa alasan, menurut dia, penambahan anggaran tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan kinerja, melainkan peningkatan SUmber Daya Manusia di LADI yang selama ini masih minim.
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan
“Karena kita harus mereview. SDM-nya. Tadi soal SDM full time nya saja masih jadi masalah, karena itu harus ada konsekuensi anggarannya,” terang Hetifah Sjaifudian.
Anggaran, lanjut dia, juga diperlukan untuk sosialisasi mengenai manfaat dari anti doping terhadap para atlet. Selama ini, sosialisasi yang dilakukan oleh LADI masih minim.
“Ini kan sosialisasi jadi perlu anggaran. Review dilakukan, revitalisasi harus dilakukan, regulasi kita benahi. Kemudian program anti doping, testing dan sosialisasi juga harus diperkuat,” demikian Hetifah yang politisi Golkar ini.
Sebelumnya, WADA mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar Test Doping Plan (TDP) pada 15 September 2021.
Diketahui, WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi. Jika klarifikasi tidak dilakukan maka Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan perhelatan olahraga internasional di Tanah Air maupun pelarangan pengibaran bendera merah putih di kancah internasional.
Keyword : Warta DPR Golkar Hetifah Sjaifudian Anti Doping LADI WADA