Sabtu, 25/09/2021 18:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai peringatan Gerakan 30 September atau yang dikenal sebagai peristiwa G30S/PKI adalah seremonial belaka.
Menurutnya, tidak ada yang perlu disikapi serius dari munculnya peringatan sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia.
"Pemerintah ikut mendengarkan saja, mencatat saja, itu kan event tahunan," kata Habib Syakur kepada Jumat (24/9/2021).
Ketika ada masyarakat yang mengingat momentum kelam itu dengan menonton film dan sebagainya, bagi Habib Syukur itu sah-sah saja di negara demokrasi seperti Indonesia. Selama tidak mengganggu ketertiban dan melakukan kerumunan yang berakibat pada pelanggaran protokol kesehatan.
Gen Z Wajib Nonton, Film Eksil Tentang WNI Terbuang di Negeri Orang Tayang 1 Februari di Bioskop
Sama-sama Raih Oscar di Silence of the Lambs, Anthony Hopkins Puji Kecantikan Jodie Foster
Hakordia 2023, Jokowi Dorong DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset
Ia menyarankan agar tidak ada pihak mencoba membentur-benturkan pemerintah dengan masyarakat melalui konten PKI. Karena menurutnya, upaya itu akan sia-sia belaka mengingat rakyat Indonesia sudah dewasa.
Pun jika ada yang melakukan itu, Habib Syakur menyarankan agar mereka dibiarkan saja. "Nggak usah ada respon. Kalau merespon itu buang-buang waktu," ujarnya.
Kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran Pemerintahan, Habib Syakur menyarankan agar fokus saja sama pekerjaannya masing-masing, apalagi pandemi Covid-19 butuh sentuhan semua pihak agar bisa segera diatasi demi kepentingan rakyat secara universal.
"Saya yakin Indonesia semakin kokoh, rakyat makin dewasa menghadapi segala persoalan dan rakyat makin yakin ke pemerintah," tuturnya.
Bagi Habib Syakur, tak perlu ada yang dikhawatirkan di momentum September, apalagi tentang isu kebangkitan PKI. Baginya, justru isu semacam itu tidak relevan lagi diobok-obok untuk kepentingan politik.
"Di dalam jaman yang modern ini apakah Indonesia bisa disusupi PKI lagi, menurut saya kok enggak tuh. Karena kan TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 masih berlaku. Jadi nggak bisa Indonesia disusupi PKI," tegas Habib Syakur.