Rabu, 22/09/2021 07:29 WIB
New York, Jurnas.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan siapa pun yang ditemukan "bertindak di luar batas" dalam kampanyenya melawan obat-obatan terlarang akan dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum nasional.
Duterte mengatakan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menginstruksikan Departemen Kehakiman dan polisi Filipina untuk meninjau pelaksanaan kampanye, di mana lebih dari 6.100 tersangka pengedar dan pengguna narkoba terbunuh sejak menjabat pada Juni 2016.
"Mereka yang ditemukan telah bertindak di luar batas selama operasi harus dimintai pertanggungjawaban di depan hukum kami," kata Duterte dalam pidato video pada pertemuan tahunan itu, dikutip dari Reuters, Rabu (22/9).
Duterte tidak menyebutkan penyelidikan formal terhadap kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang disetujui oleh hakim dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pekan lalu, meskipun ia tampaknya menolak campur tangan luar dalam masalah hak asasi manusia.
Kapal Perang AS, Jepang, Australia, Filipina Latihan Bersama di Laut Cina Selatan
Pembicaraan Pertama Xi-Biden dalam Empat Bulan, Bahas Hubungan China dengan Filipina-Taiwan
Saling Balas dengan China, Marcos Minta Pasukan Filipina Perkuat Pertahanan Laut Cina Selatan
"Kami baru-baru ini menyelesaikan Program Bersama tentang Hak Asasi Manusia dengan PBB. Ini adalah model untuk keterlibatan konstruktif antara Negara Anggota yang berdaulat dan PBB," katanya.
"Perubahan yang berarti, agar bertahan lama, harus datang dari dalam. Pemaksaan kehendak seseorang atas yang lain - tidak peduli seberapa mulia niatnya - tidak pernah berhasil di masa lalu. Dan tidak akan pernah di masa depan."
Pemerintah Duterte pekan lalu mengatakan tidak akan bekerja sama dengan ICC atau mengizinkan penyelidik masuk ke Filipina. Duterte dan kepala polisinya mengatakan pembunuhan itu untuk membela diri dan pemerintahnya bersikeras ICC tidak punya hak untuk mencampuri urusan negara.
Kelompok hak asasi mengatakan Duterte secara pribadi menghasut kekerasan mematikan dalam perang narkoba dan menuduh polisi membunuh tersangka tak bersenjata dalam skala besar. Kelompok hak asasi manusia mengatakan polisi dengan cepat mengeksekusi tersangka, yang dibantah oleh kebijakan tersebut.
Pada bulan Februari, polisi Filipina mengatakan mereka sedang mencari tinjauan pemerintah atas pembunuhan tersebut setelah menteri kehakiman membuat pengakuan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada PBB tentang kegagalan polisi yang meluas.
Keyword : Perang NarkobaFilipina Rodrigo Duterte