Rabu, 27/10/2021 16:07 WIB
NTB, Jurnas.com - Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) bisa dikatakan salah satu lumbung pangan nasional. Indikatornya bisa terlihat dari meningkatnya produktivitas para petani di wilayah tersebut, secara signifikan.
Setahun silam, Kementerian Pertanian (Kementan) dibawah komando Menteri Pertanian (Kementan), Syahrul Yasin Limpo mengucurkan bantuan Rp120 miliar untuk pembangunan pertanian di NTB.
Disamping itu, Kementan juga memaksimalkan program Proyek Intregated Participatory Development of Management Irrigation Program (IPDMIP), yang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), produktivitas, akses pasar, dan layanan keuangan.
"Kita ingin memperkuat pertanian di NTB dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional," ujar Syahrul melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (27/10).
Kementan Dorong Penyuluh Pertanian Berwirausaha
Kementan Pastikan Informasi Penyuluhan Pertanian Jangkau Pelosok
Kementan Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Melalui Bimtek
Syahrul menegaskan, penguatan pertanian di NTB menjadi agenda strategis. Pasalnya NTB memiliki berbagai komoditas strategis yang menopang ketahanan pangan nasional. Selain padi, tak kalah hebatnya juga memiliki komoditas unggulan seperti jagung, bawang putih, bawang merah dan sapi.
"Maka dari itu, program-program yang bersifat penguatan kapasitas SDM penyuluh maupun petani terus kita masifkan. Termasuk penguatan kelembagaan Kelompok Tani, itu sangat penting dalam merumuskan perencanaan program supaya lebih maksimal," kata Syahrul.
Di Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, para petani yang tergabung ke dalam Kelompok Tani So Pali menggelar konsolidasi. Tujuannya untuk merumuskan berbagai program peningkatan produktivitas petani.
Kepala UPTD Kecamatan Kempo, Nachin mengatakan, pertemuan membahas banyak hal. Terutama mengenai Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi dan Kartu Tani.
ERDKK merupakan dasar penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan kelompok yang diverifikasi secara ketat. "Dengan adanya e-RDKK ini memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk," kata Nachin.
Nachin menambahkan pihaknya juga membahas seputar pengajuan calon petani calon lapangan (CPCL) untuk kebutuhan benih tanaman yang didampingi petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Petugas PPL Desa Soro Barat Syafrudin mengatakan kalau pertemuan ini sagnat penting untuk merencanakan poses penanaman panen dan pascapanen. Misalnya bagaimana cara tanam yang benar yang diatur oleh pemerintah agar produksinya meningkat.
Selain itu, fungsi penguatan kelembagaan tani juga penting. Karena kalau semuanya solid, maka setiap petani bisa meraih panen yang optimal, kesejahteraan meningkat. Untuk menuju ke arah sana perlu kerja sama antara pengurus dan anggota.