Rabu, 01/09/2021 15:30 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan laporan capaian akuntabilitas dan laporan kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tahun 2020 dan rencana kerja anggaran kementerian tersebut tahun 2022.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas dan mendorong agar menggunakan anggaran secara berkualitas.
“Kami juga mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian PPN/Bappenas untuk APBN TA 2020 dan WTP yang ke 13 secara berturut-turut," katanya saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian PPN/Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9).
Lebih lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, Komisi XI DPR RI mendorong agar Kementerian PPN/Bappenas dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020, secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
Akhir Maret 2024, Realiasasi Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp4,3 Triliun
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
“Menteri PPN/Kepala Bappenas diharapkan mengoptimalkan fungsi pengendalian dalam memastikan arah pelaksanaan program pemerintah pusat di setiap Kementerian dan Lembaga tahun 2020 sejalan dengan reformasi struktural dan belanja K/L yang berkualitas spending better,” urai Amir.
Sebagaimana diketahui, Kementerian PPN/Bappenas harus me-refocusing anggaran belanja keempat kalinya di tahun 2021 ini sebesar Rp166,82 miliar. Menurut Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, refocusing akan memberikan dampak pada capaian dan kualitas output lembaganya.
Seperti ada kemungkinan terhambatnya administrasi dan kegiatan, pengurangan kualitas output rencana serta kebijakan, bahkan tidak tercapainya output dan kemungkinan berkurangnya kualitas tindakan korektif.